Jakarta – Penggunawan angkutan umum JakLingko pada Selasa, 30 Juli 2024 setelah itu terpaksa beralih ke angkutan kota atau angkot reguler lantaran mogok kerja yang dimaksud diwujudkan pengemudi armada itu. Para pengemudi mengakibatkan angkot JakLingko merekan ke depan kantor Balai Daerah Perkotaan Ibukota Indonesia untuk menuntut transparansi pembagian kuota menghadapi penyerapan angkutan reguler yang tersebut diklaim tak adil.
Penjabat atau Pj Pemuka DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, tuntutan yang dimaksud merupakan ranah PT Transjakarta selaku mitra angkutan JakLingko.
JakLingko adalah angkutan terintegrasi dengan Transjakarta. Angkutan ini jadi primadona warga DKI Jakarta pada waktu ini dikarenakan tak ada lagi budaya ngetem, sopir merokok, kemudian ugal-ugalan yang tersebut selama ini identik dengan angkot.
Angkutan yang diinisiasi oleh Anies Baswedan ketika menjabat Pemuka DKI itu tak mendebarkan tarif dari para penumpang alias nol rupiah. Pengadaan angkot ini merupakan kerja serupa antara PT Transjakarta dengan para mitra nya yaitu koperasi angkutan umum. Transjakarta membayar seusai aturan yang telah lama ditetapkan yaitu dengan hitungan per kilometer.
Adapun pemicu demonstrasi yaitu dugaan adanya monopoli pada pengadaan angkot ini dengan koperasi yang dimaksud dipimpin manusia anggota DPRD DKI.
Namun pasca aksi mogok tersebut, Dinas Perhubungan DKI justru mengungkapkan temuan tentang pemalsuan kartu pengawasan atau izin trayek 160 armada milik para pendemo itu.
Menanggapi tentang ini, Heru Budi mengutarakan siapa pun yang mana melanggar kemudian melakukan pemalsuan akan ditindak.
“Itu tugasnya Transjakarta. Kan komisarisnya ada polisi ada TNI jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti,” kata Heru pada Hotel Raffles, Kuningan, Ibukota Indonesia Selatan pada Rabu, 31 Juli 2024 malam.
Menurut Pj Gubernur, apabila tentang pemalsuan dokumen itu tidaklah ditindak maka akan mempengaruhi biaya public service obligation atau PSO yang mana beradal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta.
“Jadi kalau merek memalsukan dokumen, ya tentu Transjakarta akan menindak,” ujar dia.
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengungkapkan dana PSO yang dimaksud ditujukan untuk penduduk itu anggarannya berasal dari APBD, sehingga harus ada pertanggungjawaban.
“Dana yang digunakan kami gunakan ini PSO berasal dari APBD tentu harus dipertanggungjawabkan kemudian kami akan melakukan tindaklanjut sesuai yang digunakan berlaku,” ujar ia Rabu, 31 Juli 2024.
Adapun mengenai tudingan monopoli, Welfizon menepisnya. Menurut ia Transjakarta telah dilakukan menawarkan kuota pengadaan angkot ini untuk semua operator. Ia mengatakan, untuk tahun ini kuota pengadaan mikrotrans ini sebanyak 200 unit.
“Saat ini total sudah ada ada 4 operator yang digunakan telah mengajukan diri lalu sebagian telah berkontrak,” kata dia.
Dia mengklaim iklim kompetisi yang dibuat Transjakarta sebenarnya sehat. “Kan menjadi tak fair pada pada waktu ada pemukim yang mau dengan nilai tukar tersebut, sebagian tidak, terus maksain harganya tidaklah segitu,” ujarnya.
Welfizon mengungkapkan tidaklah ada monopoli di pengadaan angkot tersebut. Ia pun membantah tudingan menganakemaskan Koperasi Wahana Kalpika atau KWK untuk diberi kuota tambahan lantaran pemimpin koperasinya adalah anggota DPRD DKI Taufik Azhar.
“Tidak ada monopoli, semua kami berikan kesemptan yang digunakan sejenis tinggal mengajukan diri,” kata Welfizon.
Ia pun berani menyandingkan data yang dimaksud ada. “Jadi kalau kami lihat datanya, ya tidak ada ada perlakuan dianakemaskan dan juga dianaktirikan. Bagi Kami semua operator perlakuannya sama,” kata dia.
Sebelumnya Taufik Azhar juga membantah tudingan monopoli tersebut. “Enggak benar itu,” ujar beliau pada Selasa lalu.
Artikel ini disadur dari Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko
