BANTUL – Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah mulai memukul urat nadi industri makanan dan minuman (mamin) nasional. Penutupan akses Selat Hormuz tak hanya menyulut api pada harga energi, tetapi juga memicu kelangkaan bahan baku plastik yang memaksa para produsen memutar otak demi mempertahankan margin.

​Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, mengungkapkan fenomena menarik di tengah himpitan harga ini. Menurutnya, sejumlah produsen minuman kini mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan kemasan botol kaca—sebuah langkah mundur secara teknologi namun dianggap rasional secara ekonomi saat ini.

​”Ada produsen yang dulu beralih dari kaca ke plastik, sekarang sebagian mau balik lagi ke botol kaca untuk mengantisipasi kelangkaan,” ujar Adhi saat ditemui di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu, 8 April 2026.

Lonjakan Harga yang Mencekik

​Ketergantungan industri plastik dalam negeri terhadap pasokan bahan baku dari Timur Tengah menjadi titik lemah. Adhi mencatat, produksi hulu plastik domestik merosot hingga sepertiga kapasitas normal. Dampaknya, terjadi ketimpangan antara permintaan dan stok yang tersedia di pasar.

​Data GAPMMI menunjukkan:

  • Industri Menengah-Besar: Mengalami kenaikan biaya plastik sebesar 30% hingga 60%.
  • Tingkat Pedagang Eceran: Harga plastik melambung hingga 100% karena stok yang sangat terbatas.

​”Pedagang plastik yang memasok industri kecil rata-rata menaikkan harga dua kali lipat. Kami sedang berupaya mencari alternatif pemasok di luar kawasan Timur Tengah,” tambah Adhi.

Respons Pemerintah: Mencari Jalur Alternatif

​Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencoba mendinginkan suasana. Meski mengakui adanya tekanan hebat pada sektor petrokimia akibat seretnya pasokan nafta—produk turunan minyak bumi untuk plastik—ia menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan mitigasi.

​”Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu koreksi suplai pada sektor yang bergantung pada nafta. Namun, kami pastikan langkah pengamanan pasokan berjalan secara paralel,” kata Agus dalam keterangan resminya.

Strategi Kemenperin menghadapi krisis plastik:

  1. Diversifikasi Suplai: Mencari sumber nafta alternatif di luar wilayah konflik.
  2. Substitusi Bahan Baku: Mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai penyangga produksi.
  3. Ekonomi Sirkular: Mendorong pemanfaatan plastik daur ulang (rPET) berkualitas tinggi sebagai substitusi bahan baku perawan (virgin plastic).

​Kendati pemerintah mengklaim pasokan nasional tetap aman, bagi pelaku usaha di lapangan, pilihannya kini kian sempit: menaikkan harga jual di tengah daya beli yang belum pulih, atau kembali ke kemasan kaca yang lebih berat di logistik namun lebih pasti secara ketersediaan.