Jeje Wiradinata Larang Kader PDI-P Pangandaran Terlibat Proyek Makan Bergizi
PANGANDARAN, SPC — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh kader partai di wilayahnya. Ia melarang keras para kader berlogo banteng moncong putih tersebut untuk terlibat dalam sisi bisnis maupun operasional program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil guna menjaga integritas partai serta mencegah munculnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program strategis nasional yang didanai oleh anggaran negara.
Menjaga Marwah Partai
Jeje menyadari bahwa program MBG memiliki daya tarik ekonomi yang besar bagi para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bahwa kader partai harus mampu menahan diri dari godaan keuntungan finansial demi menjaga etika politik.
”Kalau untungnya Rp 1.000 saja dikali 3.000 siswa sehari, hitung-hitungannya sudah jelas. Siapa yang tidak tergiur?” ujar Jeje di Pangandaran, Senin (27/4/2026).
Meskipun potensi profit tersebut nyata, mantan Bupati Pangandaran dua periode ini menekankan bahwa keberhasilan program dalam memperbaiki gizi generasi mendatang jauh lebih krusial dibandingkan kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok. Menurutnya, program ini tidak boleh dicemari oleh praktik perebutan proyek oleh para politisi.
Instruksi Pusat
Sikap tegas Jeje ini diklaim selaras dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Partai telah memberikan garis haluan bahwa kader dilarang menjadi pemilik atau bagian dari entitas bisnis yang menyokong program MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Secara khusus, Jeje memberikan instruksi kepada 16 anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Pangandaran untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.
”Tugas kami adalah pengawasan, memantau, dan berkomunikasi dengan semua pihak agar program ini berjalan baik. Fokus kami adalah memastikan program sampai ke masyarakat dengan benar,” kata Jeje menambahkan.
Hindari Politisasi
Di sisi lain, Jeje juga menyoroti potensi polarisasi politik di balik program ini. Ia meminta semua pihak, termasuk lawan politik, untuk tidak menjadikan kendala teknis program MBG sebagai komoditas politik populis atau sekadar sarana mencari kesalahan demi popularitas.
Ia menyarankan agar setiap temuan atau kekurangan dalam implementasi program dilaporkan melalui mekanisme formal pemerintahan, seperti melalui Bupati atau DPRD, agar dapat dilakukan perbaikan secara struktural.
”Jangan cari-cari kesalahan yang bersifat politis populis. Jika ada temuan, sampaikan secara resmi agar ke depannya program ini menjadi lebih baik,” pungkasnya.
