Dituding Bermain di Program Makan Bergizi Gratis, Mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Buka Suara
PANGANDARAN – Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menanggapi desas-desus yang menyebut dirinya memonopoli tata kelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Program ini merupakan bagian dari implementasi megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik.
Di tengah masyarakat, santer beredar rumor bahwa politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menggunakan pengaruh politiknya secara diam-diam untuk mengendalikan jaringan penyediaan makanan bergizi, khususnya titik-titik dapur umum di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Kabar yang beredar bahkan menyebutkan bahwa jaringan logistik yang diduga terafiliasi dengan Jeje telah merambah lintas provinsi hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Ia dituding menempatkan sejumlah loyalis dan kerabat dekat sebagai “operator bayangan” demi mengamankan kontrak penyuplaian komoditas bernilai tinggi, seperti beras hingga telur.
Saat dikonfirmasi, Jeje mengakui bahwa isu miring tersebut sudah cukup lama berembus. Kendati demikian, ia memilih untuk meresponsnya secara substansial alih-alih reaktif.
”Mekanisme apa sih secara terbuka sekarang penentuan orang punya dapur? Kan harusnya lewat beauty contest atau mekanisme apa pun yang lebih terbuka,” ujar Jeje menyoroti dinamika implementasi program MBG di lapangan.
Desak Transparansi Sistem Seleksi
Alih-alih meradang, Jeje justru memanfaatkan momen ini untuk mengajak semua pihak mengalihkan fokus pada tata kelola program MBG di tingkat daerah. Menurutnya, perhatian utama pemerintah dan publik seharusnya tertuju pada transparansi penunjukan penyedia jasa atau pengelola dapur umum.
Jeje menilai, sistem seleksi yang belum sepenuhnya terbuka sangat memerlukan evaluasi mendasar.
Skema penunjukan yang tertutup, kata dia, berpotensi kuat memunculkan persepsi keliru di mata publik. Hal ini termasuk munculnya kesan dominasi pihak tertentu atau adanya kesepakatan di bawah meja yang tak terukur akuntabilitasnya.
Waspadai Penyusutan Gizi dan Anggaran
Hal krusial lain yang menjadi sorotan Jeje adalah pentingnya pengawasan ketat untuk mengantisipasi penyusutan kualitas makanan saat program dieksekusi. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mencermati potensi selisih antara pagu anggaran awal dengan realitas porsi makanan yang diterima siswa.
Ia memberikan simulasi perhitungan yang sederhana. Jika anggaran dipatok sebesar Rp 10.000 per porsi, pihak pengawas harus memastikan nilai makanan yang tersaji tidak menyusut menjadi setara Rp 9.500 saja.
Meski selisih Rp 500 terlihat kecil untuk satu porsi, nilainya akan menjadi fantastis jika diakumulasikan.
”Jika dikalkulasikan dengan total 30.000 siswa penerima manfaat di sebuah daerah, selisih dana tersebut bisa mencapai angka yang substansial dalam kurun waktu satu hari,” ungkap Jeje.
Bila dibiarkan tanpa pengawasan ketat, akumulasi selisih tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar hanya dalam hitungan bulan.
Berdayakan Ekonomi Lokal dan Tolak Nepotisme
Sebagai langkah optimalisasi, Jeje mendorong agar implementasi MBG benar-benar disinergikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ia menekankan, seluruh rantai pasok bahan baku wajib diserap dari pasar tradisional dan petani lokal setempat.
Langkah strategis ini penting agar perputaran uang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, bukan sekadar dikuasai oleh pemasok skala besar atau calo pencari rente.
Sebagai wujud nyata komitmennya untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest), Jeje menegaskan telah menolak permintaan dari pihak kerabat yang ingin memanfaatkan posisinya untuk menjadi penyuplai komoditas dasar program MBG. Ketegasan ini bahkan berlaku di lingkungan keluarga intinya.
”Bahkan anak saya sendiri, nggak boleh,” tegas Jeje.
Ia memilih untuk menjaga jarak dari pusaran bisnis logistik program tersebut agar fungsi kontrol dan pengawasannya dari luar tetap berjalan secara objektif dan independen.
”Saya ditakdirkan menjadi politisi. Saya tegaskan tidak memiliki Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), tidak pernah menyuplai ke dapur, lebih baik mengambil peran untuk mengawasi,” pungkasnya.
