PANGANDARAN — Dinamika politik lokal di Kabupaten Pangandaran menghangat menyusul kebijakan pemerintah daerah yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan. Merespons polemik tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, akhirnya angkat bicara.

​Dalam wawancaranya, Jeje menegaskan sama sekali tidak menyalahkan langkah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Iwan M. Ridwan. Sebelumnya, Iwan secara terbuka mengkritik keras kebijakan rasionalisasi anggaran eksekutif yang dinilai merugikan pegawai. Menurut Jeje, sikap vokal Iwan tersebut adalah tindakan yang sudah benar dan sejalan dengan etika serta garis perjuangan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

​Dampak Nyata bagi Puskesmas dan P3K

​Kritik tajam yang dilayangkan melalui Fraksi PDI-P itu berakar pada realitas lapangan. Kebijakan pemotongan TPP dinilai berdampak langsung dan memukul kesejahteraan pegawai medis yang berada di garis depan. Pemangkasan ini menyasar para tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga memengaruhi penyesuaian gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

​Alih-alih menjadi solusi penyehatan fiskal, pemotongan hak-hak pegawai tersebut justru dikhawatirkan memicu demotivasi di kalangan tenaga kesehatan yang saban hari berjibaku melayani warga Pangandaran.

​Kawal Kekuasaan, Tolak Pembelaan Buta walau Bupati Kader Sendiri

​Sikap Jeje yang membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan Iwan M. Ridwan tersebut sekaligus menegaskan posisi serta kedewasaan politik PDI-P di Pangandaran. Meskipun tampuk kepemimpinan eksekutif saat ini dipegang oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami—yang juga merupakan kader murni PDI Perjuangan—Jeje memastikan bahwa partainya tetap rasional dan konsisten menjalankan fungsi pengawasan (check and balances) secara objektif demi kepentingan masyarakat.

​Sikap ini menjadi bukti nyata bahwa PDI-P menolak untuk sekadar menjadi “stempel” pembenar atas setiap keputusan eksekutif, sekalipun kebijakan tersebut bermuara dari kader internal mereka sendiri.

Baca Juga:Ancaman Banjir Mengintai Majingklak, Ida Nurlaela Desak Pusat Tambah Kapal Pengeruk

​”Ini dinamika yang bagus, PDI Perjuangan dengan segala risiko dan etikanya menyampaikan kritik. PDI tidak membabi buta membela kebijakan yang meresahkan pegawai,” tegas Jeje merespons langkah kritis anggota legislatifnya.

​Sebagai jalan keluar, Jeje menyarankan agar jajaran eksekutif segera memutar otak mencari jalan tengah. Ia mendesak Pemerintah Daerah Pangandaran di bawah kepemimpinan Citra Pitriyami untuk menelurkan solusi kreatif dan taktis atas persoalan defisit anggaran yang mendera, tanpa harus mengorbankan hak-hak kesejahteraan para aparatur pelayan masyarakat.

Sisi Plus-Minus dan Evaluasi Koordinasi Partai

​Meski demikian, Jeje tidak menampik bahwa dinamika ini memunculkan persepsi tersendiri di mata publik mengenai kesolidan internal partai. Jeje memberikan catatan khusus bahwa mencuatnya polemik ini ke ruang publik memiliki sisi positif dan negatif.

​”Dari sisi kepentingan masyarakat bagus, tetapi dari sisi koordinasi seolah-olah tidak ada koordinasi di kelembagaan partai, kan begitu ya. Sama-sama PDI lah kira-kira begitu kan,” paparnya.

​Sebagai pimpinan partai di daerah, Jeje menyadari perlunya perbaikan tata kelola komunikasi antara kader yang duduk di eksekutif dan legislatif. Ia memastikan ke depannya PDI Perjuangan Pangandaran akan lebih merapatkan barisan agar muruah partai tetap terjaga tanpa harus mengorbankan sikap kritis.

​”Oleh karena itu tentu kami akan semakin intens mengadakan koordinasi komunikasi, agar hal-hal yang menjadi isu krusial dibicarakan secara intens di internal, sehingga nanti keluarannya sama untuk membela kepentingan masyarakat,” pungkas Jeje.