PANGANDARAN — Suasana Aula Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran tampak khidmat pada Minggu malam, 26 Juli 2026. Puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu berkumpul menggelar Renungan 27 Juli untuk memperingati tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996.

​Bagi PDI Perjuangan, peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 30 tahun silam itu bukan sekadar fragmen sejarah kelam. Peringatan tahunan ini menjadi ruang refleksi perjalanan demokrasi, khususnya bagi para kader di tingkat daerah.

​Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa Kudatuli merupakan tonggak awal dari gerakan penegakan demokrasi di Indonesia.

​”Bagi PDI saat itu, peringatan 27 Juli bukan hanya soal kantor yang diserang atau korban yang meninggal dan luka-luka. Lebih dari itu, itulah awal dari upaya menegakkan demokrasi dan mendorong agar negara ini berjalan sesuai konstitusi serta harapan rakyat,” ujar Jeje dalam pidato refleksinya.

​Bersiasat di Bawah Tekanan Orde Baru

​Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Pangandaran ini membagikan kenangannya saat awal bergabung dengan PDI pada 1994, ketika ia baru berusia 28 tahun. Jeje menggambarkan betapa ketatnya pengawasan dan tekanan politik dari rezim Orde Baru terhadap para kader oposisi saat itu.

​Konsolidasi partai di tingkat akar rumput, kata Jeje, sering kali harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menyiasati ancaman pembubaran oleh aparat keamanan.

​”Dulu kalau kita mau konsolidasi atau rapat, harus bersiasat. Pakai baju merah tapi tidak boleh ada gambar simbol partai. Kalau dibubarkan aparat, kita bilang sedang ada acara syukuran,” kata Jeje yang disambut tawa para peserta.

​Dinamika politik sepanjang 1993 hingga 1996—termasuk pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB)—menjadi ujian berat yang menempa ketahanan kader akar rumput dalam mempertahankan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

​Pergeseran Tantangan di Era Reformasi

​Jeje menilai tantangan perjuangan kader PDI Perjuangan saat ini telah bergeser secara mendasar. Jika pada era Orde Baru para kader berhadapan langsung dengan kekuasaan otoriter, maka ujian terbesar di era reformasi justru datang dari dalam diri sendiri.

​”Kalau dulu musuh kita adalah kesewenang-wenangan Orde Baru. Sekarang penguji terbesar adalah diri kita sendiri: mau korupsi atau tidak? Mau konsisten membela rakyat atau tidak?” tuturnya.

​Ia berharap peringatan peristiwa Kudatuli tak sekadar menjadi rutinitas seremoni tahunan. Momen sejarah ini harus tetap menjadi pemantik semangat bagi seluruh kader PDI Perjuangan di daerah untuk menjaga komitmen pengabdian kepada masyarakat dan konsisten berada di jalur demokrasi.