PANGANDARAN, SPC – Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali menunjukkan komitmennya dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemkab Pangandaran merilis posisi terbaru Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk periode awal April 2026.

​Langkah ini diambil sebagai wujud akuntabilitas publik agar masyarakat dapat mengawal langsung jalannya pembangunan di kabupaten pariwisata tersebut. Berdasarkan data yang dirilis, saldo kas awal RKUD Pangandaran pada Kamis, 2 April 2026 tercatat sebesar Rp24.815.876.744.

​Selama periode 3 hingga 9 April 2026, tercatat adanya pemasukan pendapatan daerah senilai Rp9.286.483.466. Pendapatan ini bersumber dari berbagai sektor, di antaranya Opsen Pajak Kendaraan (Rp464,4 juta), Pajak Daerah (Rp2,2 miliar), serta kontribusi terbesar dari Retribusi dan Lain-lain PAD yang mencapai Rp6,5 miliar.

​Di sisi lain, pemerintah daerah juga mencatatkan realisasi belanja yang cukup signifikan dalam periode yang sama, yakni sebesar Rp23.576.634.001. Belanja tersebut dialokasikan untuk beberapa pos krusial:

  • ​Belanja Pegawai: Rp3,9 miliar
  • ​Belanja Barang dan Jasa: Rp4,1 miliar
  • ​Bantuan Keuangan (ADD): Rp4,0 miliar
  • ​Belanja Modal: Rp9,8 miliar
  • ​Belanja Uang Persediaan: Rp1,5 miliar

​Dengan rincian arus kas tersebut, posisi akhir saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pangandaran per Jumat, 10 April 2026 pukul 07.00 WIB berada di angka Rp10.525.726.209.

​”Keterbukaan informasi pengelolaan anggaran adalah kunci untuk pembangunan Pangandaran yang lebih baik dan terpercaya,” tulis pihak BKAD dalam keterangan resminya.

Baca Juga:Lansia di Pangandaran Ditangkap Usai Bacok Siswa SD: Motifnya Sakit Hati

​Transparansi rutin ini diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan warga dan investor terhadap stabilitas keuangan di Pangandaran.