Tegas! Presiden Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal

TNI-Polri memerintahkan tindakan tegas terhadap kegiatan ekspor pertambangan ilegal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan masalah ini telah menghentikan proses hilirisasi.

“Sebelumnya saya bilang ekspor ilegal masih jalan, penambangan liar masih jalan, sehingga proses hilirisasi dan industrialisasi dihentikan. Tugas TNI-Polri itu ada,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut mantan Gubernur DKI itu, penambangan dan ekspor ilegal telah mengurangi penerimaan negara. Aparat sudah memahami tugas yang harus dilakukan terkait dengan ekspor ilegal.

Dia menjelaskan, jika ekspor timah ilegal terus berlanjut, bauksit masih ada, dan batu bara masih ada, maka penerimaan negara akan sangat berkurang. “Ini tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi perairan, Bakamla, TNI AL misalnya. Dan saya rasa saya sudah mengerti apa yang sedang dilakukan, saya tidak perlu menjelaskannya”, ujarnya.

Selain soal hilirisasi industri, Jokowi menegaskan TNI dan Polri harus selaras penanganan karhutla, dan menjaga konduktivitas di tengah tahun politik.

Baca juga:  Syaiful: KAHMI Jangan Jadi Humas Istana, KAHMI Jaya Istiqomah Jalankan Amanat Kanda Taufik Menangkan Anies Presiden 2024

“Pada rapat pimpinan TNI dan Polri ini, saya ingin visinya sama, tugas TNI dan Polri mengawal mana yang akan jelas, arahnya ke sana,” ujarnya.

Rapat pimpinan TNI-Polri itu juga dihadiri berbagai pejabat, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.