Partai Ummat Desak KPU Hentikan Pengaplikasian Sirekap

Partai Ummat Desak KPU Hentikan Pengaplikasian Sirekap

SEPUTARPANGANDARAN.COM, JAKARTA – Partai Ummat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghentikan pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Sebab, partai besutan Amien Rais ini menilai terjadi berbagai kekacauan pada program Sirekap.

“Partai Ummat mendesak agar KPU segera menghentikan pengaplikasian Sirekap,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Kamis (22/2/2024).

Dia mengungkapkan, lebih tinggi dari setengah pernyataan Partai Ummat hilang. “Kekacauan penghitungan pernyataan ini disebabkan oleh algoritma Sirekap yang mana ditengarai dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu kemudian merugikan pihak-pihak lainnya,” tuturnya.

Dia juga menyoroti penempatan server aplikasi mobile Sirekap sudah pernah melanggar aturan lantaran di dalam luar negeri. Hal itu dianggap berbahaya oleh sebab itu membuka pintu masuk manipulasi data hasil pemilu.

Dia menuturkan bahwa meletakkan server pemilihan umum di dalam luar negeri juga melanggar dua aturan sekaligus. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Informasi Pribadi.

Kemudian, Pasal 20 di tempat Peraturan eksekutif Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik terkait keharusan keberadaan server pada Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor masyarakat kemudian menggunakan APBN. “Hasil penghitungan Sirekap telah terjadi mengakibatkan keresahan dalam berada dalam rakyat yang berpotensi memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya.

Baca juga:  Buntut Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres, KPU Digugat Rp 70,5 Triliun

Sumber Sindonews