Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia disebut kembali mendatangi Pulau Rempang, Batam pada Jumat (6/10/2023).
Bahlil tak sendiri, ia didampingi oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas lalu Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam.
Dalam unggahan Instagram @yayasanlbhindonesia, Bahlil tampak datang menggunakan mobil berwarna hitam. Kedatangan Bahlil disambut riuh oleh warga Rempang yang mana melakukan aksi demonstrasi.
Mereka menolak untuk direlokasi. Dalam video, tampak warga yang melakukan unjuk rasa membawa beberapa poster penolakan.
Mayoritas warga yang tersebut berdemo berasal dari kalangan emak-emak. Warga menolak adanya rencana relokasi yang mana direncanakan pemerintah dikarenakan kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang-Eco City.
“Kami tetap bertahan, bukan mau digusurkan,” ujar individu wanita dalam video.
Mobil yang digunakan ditumpangi Bahlil tampak dikerumuni oleh warga Rempang. Beberapa petugas keamanan terlihat mengadang warga mendekat ke arah mobil tersebut.
Untuk diketahui, BP Batam awalnya berencana melakukan relokasi tiga kampung Melayu Tua yang mana ada pada Pulau Rempang pada 28 September 2023 lalu. Namun rencana itu urung dilakukan.
BP Batam memutuskan memperpanjang masa pendaftaran relokasi. Penolakan yang digunakan diimplementasikan warga Rempang sebelumnya sempat menimbulkan kericuhan.
Bentrok antara warga Pulau Rempang yang dimaksud menolak PSN Rempang Eco-City dan juga polisi pecah pada 7 September 2023.
Konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di tempat Pulau Rempang, Pulau Galang kemudian Pulau Galang Baru dalam mengembangkan penanaman modal di dalam Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan juga wisata yang digunakan terintegrasi.
Proyek yang mana dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kemudian BP Batam ditargetkan mampu menarik penanaman modal besar yang dimaksud akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan juga menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.
Warga yang tersebut menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata juga cara kekerasan. Sebanyak 7 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini serta ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan.
Aksi penolakan berlanjut pada Senin (11/9/2023) dalam depan kantor BP Batam. Massa menyerbu kantor itu dengan jumlah agregat ratusan.
Dilaporkan sebanyak 43 orang ditangkap pasca demonstrasi yang disebut dengan tuduhan sebagai provokator.
Sumber: Suara.com
