Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas disebut sebagai penduduk yang paling keras menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu bahkan tak hadir ketika PP Muhammadiyah mengatur konferensi pers ke Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Juli 2024 berjudul Malapetaka Tambang Batu Bara, Busyro mewanti-wanti dan juga menyampaikan peringatan koleganya jangan larut pada euforia kisah sukses pertambangan. Ketua Area Hukum, Hak Asasi Manusia, lalu Hikmah PP Muhammadiyah itu juga mengajukan permohonan koleganya agar mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
“Saya mengingatkan agar Muhammadiyah berhati-hati sewaktu menjalankan tambang,” kata Busyro ketika ditemui Tempo di dalam kantor PP Muhammadiyah, Senin, 29 Juli 2024. Kritik yang dimaksud juga ia ungkapkan di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah sehari sebelumnya. Selama ini Busyro memang benar berpartisipasi mengkritisi tawaran konsesi tambang batu bara untuk Muhammadiyah. Sejak beberapa bulan lalu, beliau bekerja mengoleksi kajian-kajian kemudaratan pertambangan.
Dalam rapat tertutup Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut, Busyro memaparkan contoh tempat yang tersebut menghadapi kehancuran ekologis akibat masifnya pertambangan, khususnya tambang berlabel proyek strategis nasional (PSN) yang tersebut memulai konflik agraria. Contoh yang dimaksud dipaparkan Busyro adalah tambang andesit ke Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemudian konflik sosial yang digunakan dipicu rencana pengerjaan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Suara Busyro senada dengan sikap 11 dari 35 pemimpin wilayah Muhammadiyah yang mana menyampaikan kritik. Diskusi para ulama yang disebutkan berubah jadi turnamen perdebatan meskipun ujung-ujungnya kalah pada pemungutan suara. Terlebih, bila merujuk pada rapat pleno 13 Juli lalu, belaka ada 3 dari 18 pemimpin pusat yang menolak tawaran konsesi tambang.
Kepada Tempo, Busyro menunjukkan percakapan pada beberapa grup WhatsApp berisi kekecewaan para pengurus wilayah menghadapi sikap Muhammadiyah. Beberapa pengurus di dalam tempat bahkan menyatakan mundur dari organisasi, salah satunya adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di dalam Berau, Kalimantan Timur, yang mana sedang berhadapan dengan lubang tambang.
Sebelum tindakan menerima tambang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, badan-badan di dalam di organisasi, di antaranya badan yang digunakan dipimpin oleh Busyro Muqoddas, telah terjadi menyebabkan lima rekomendasi agar pengurus pusat berhati-hati pada mengambil kebijakan menerima izin tambang. Pasalnya, pertambangan batu bara berisiko merusak lingkungan, mengakibatkan konflik agraria, lalu bahkan memiliki kemungkinan melanggar hak asasi manusia.
SHINTA MAHARANI
Dapat Izin Tambang, Muhammadiyah Berharap Kelola Batubara
Artikel ini disadur dari Disebut Paling Keras Menolak Izin Tambang, Apa Kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas?
