Bawaslu Beberkan Potensi Permasalahan pada Pemilu 2024 

MerahPutih.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi kemungkinan permasalahan pada Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ada potensi masalah di tiga aspek, yakni penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Bagja mengungkapkan, potensi masalah pertama ada pada aspek penyelenggaraan pemilu.

Baca juga:

Partai politik harus memperhatikan minat Gen Z pada pemilu 2024 dengan serius

Dia mengungkapkan, beberapa kendala tersebut antara lain pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang sangat tinggi.

Hal lain, lanjutnya, sinergi Bawaslu dan KPU masih belum ideal terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Masalah data pemilih banyak, sampai-sampai satu keluarga dari TPS lain malah marah. juga menimbulkan masalah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/12).

Lanjutnya, permasalahan kedua bersumber dari aspek peserta pemilu, seperti kebijakan moneter yang masih marak.

“Sehingga tidak ada transparansi yang ideal dalam pengungkapan dana kampanye, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penggunaan APK (aksesoris kampanye) yang tidak tertib,” ujarnya.

Baca juga:  Bawaslu Akan Verifikasi Laporan Soal Dugaan Pelanggaran Netralitas Wakil Menteri Desa

Jadi potensi masalah yang ketiga adalah dari aspek pemilih.

Bagja merasa pengalaman pemilu dan pemilu sebelumnya masih menimbulkan banyak masalah.

Seperti kesulitan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, serta penyebaran rumor dan Kebencian.

“Itu nanti, ketika capres dan cawapres sudah ditentukan, bisa terjadi olok-olokan dan Kebencian Akan kembali. Kita perlu antisipasi”, jelas Magister Hukum dari University of Utrecht, Belanda ini.

Baca juga:

PKB menargetkan meraih 100 kursi DPR pada Pemilu 2024

Hanya saja, Bagja merasa potensi masalah terbesar dan paling sering terjadi biasanya ada di Pilkada atau Pilkada.

Mulai dari pelaksanaannya yang berjenjang bersinggungan dengan Pemilu 2024, hingga kesiapannya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Bahkan kami khawatir Pemilu 2024 karena pemilu November 2024, di mana bulan Oktober akan ada pelantikan presiden baru, tentunya dengan menteri dan pejabat yang bisa berganti-ganti,” kata Bagja.

Ia menegaskan, selain mengidentifikasi masalah, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan melalui berbagai bentuk dan jenis strategi.

Baca juga:  KPU Bakal Umumkan DCS Pada 19 sampai 23 Agustus 2023

Pencegahan memerlukan kerjasama antar instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat luas.

“Kami mengidentifikasi kerentanan seperti pembuatan indeks kerawanan pemilu (IKP), pelaksanaan program pendidikan politik dan perluasan pengawasan partisipatif”, pungkas Bagja. (Knu)

Baca juga:

Bawaslu menantang mahasiswa untuk mengikuti kompetisi debat pemilu antar universitas



Source link