SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar menjamin kerusuhan yang mana terjadi di dalam Papua Nugini tidaklah berdampak ke Indonesia. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini diklaim masih kondusif.
“Kondisi Papua sampai pada waktu ini tiada terdampak dengan kondisi di dalam PNG,” kata Nugraha dikonfirmasi Tempo, Ahad, 14 Januari 2024.
Namun begitu, Nugraha mengatakan, Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia-Papua Nugini masih berjaga di area sepanjang perbatasan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan tersebut. “Satgas Pamtas RI-PNG tetap saja melaksanakan tugas sesusai tugas pokoknya,” ujar Nugraha.
Nugraha menyatakan untuk mengantisipasi dampak kerusuhan selain melalui Satgas Pamtas RI-PNG, TNI juga melakukan operasi intelijen yang dimaksud diterjunkan oleh kodam setempat. “Kodam mengedepankan ops intel untuk mengantisipasi dampak dari kerusuhan di dalam PNG,” ucap Nugraha.
Pemerintah Papua Nugini menetapkan darurat nasional selama 14 hari sejak Kamis 11 Januari 2024, usai demonstrasi dan juga penjarahan mengakibatkan 16 orang tewas pada Port Moresby. Demonstrasi kemudian penjarahan itu dipicu menghadapi pemotongan penghasilan pegawai negeri setempat sebesar 300 Kina atau setara Rupiah 1,2 juta.
Akibat kesalahan pembayaran penghasilan tersebut, banyak petugas polisi, staf penjara, dan juga pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja juga demonstrasi di tempat depan gedung parlemen. Awalnya unjuk rasa dilaksanakan secara damai pada Rabu pagi yang digunakan dijalankan para personel kepolisian, tentara lalu para staf sektor rakyat untuk memprotes pemotongan upah secara mendadak lalu tanpa penjelasan.
Namun sore harinya, kerusuhan pecah dan juga menyebar hingga ke seluruh kota Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, juga sejumlah dalam antara mereka melakukan penjarahan juga menghadirkan barang-barang dari pertokoan setempat.
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di dalam ibu kota Port Moresby. Marape mengumumkan bahwa lebih lanjut dari 1.000 tentara bersiaga di keadaan darurat tersebut.
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi dalam kota Lae yang digunakan berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby. Marape telah dilakukan berjanji untuk memperbaiki pemotongan penghasilan tersebut, tetapi hal itu bukan cukup untuk menghentikan warga sipil yang tersebut tak puas serta terlibat pada kerusuhan.
Marape mengumumkan ada empat kepala departemen yang terlibat pada permasalahan pemotongan pendapatan itu, yakni komisioner kepolisian kemudian kepala personalia, kepala keuangan kemudian perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah terjadi dinonaktifkan selama 14 hari.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | ANTARA
Sumber: tempo
