Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyinggung persoalan revisi Undang-Undang MK atau UU MK dan juga Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran) pada pidato kebijakan pemerintah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP ke kawasan Ancol, DKI Jakarta Utara pada Jumat, 24 Mei 2024.
Dalam pidatonya, Megawati memaparkan prosedur revisi UU MK tiada benar oleh sebab itu terkesan tiba-tiba. Sedangkan untuk revisi UU Penyiaran, beliau menganggap melanggar esensi item jurnalisme investigasi.
Menanggapi pernyataan Megawati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani memaparkan semua hal yang digunakan berjalan dalam DPR telah dilakukan sepengetahuan dirinya, diantaranya perihal revisi kedua undang-undang tersebut.
“Jadi hal-hal yang dimaksud memang sebenarnya sudah ada dibicarakan melalui fraksi-fraksi yang digunakan ada dalam DPR. Itu salah satu tugas untuk saling mengawal, saling mengoordinasikan lalu dibicarakan dengan di dalam DPR,” kata Puan pada Beach City International Stadium, Ancol, DKI Jakarta Utara pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Puan menyebutkan, meskipun revisi UU MK juga UU Penyiaran telah sepengetahuan dirinya, langkah-langkah saling mengawal juga koordinasi tetap berlangsung. Dia juga menegaskan Fraksi PDIP DPR akan mengawal pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut.
“Ya, kami akan terlibat mengawal dan juga mendiskusikan hal tersebut,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP ini.
Sebelumnya, Megawati mengemukakan prosedur revisi UU MK bukan benar oleh sebab itu terkesan tiba-tiba. “Lah bayangkan dong, pakai revisi Undang-Undang MK, yang dimaksud menurut saya prosedurnya belaka tiada benar. Tiba-tiba, (saat) masa reses,” ujar dia.
Megawati mengaku bingung dengan revisi UU MK yang digunakan mendadak tersebut, sampai ia bertanya untuk Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
“Saya sendiri sampai bertanya terhadap Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, ‘Ini apaan, sih?’ Mbak Puan lagi pergi, yang digunakan saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat, ya?” ucap Megawati.
Megawati, yang tersebut juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ini menganggap ada yang dimaksud disembunyikan di kesepakatan untuk mendiskusikan pengubahan aturan MK.
“Selain dilaksanakan tiba-tiba, kemudian pada masa reses, nampaknya menyembunyikan suatu kepentingan urusan politik yang tersebut begitu besar,” kata Megawati.
Selanjutnya, Megawati beri catatan tentang Putusan 90…
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Saat Megawati Kritik Revisi UU MK dan UU Penyiaran, Puan Maharani Bilang Akan Kawal di DPR
