Luhut Bakal Temui Bos IMF, Bahas Pencabutan Larangan Ekspor Nikel

MerahPutih.com – Permintaan International Monetary Fund (IMF) agar Indonesia mempertimbangkan pencabutan kebijakan larangan ekspor nikel mendapat tanggapan dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana bertemu dengan Direktur Eksekutif IMF pada akhir Juli atau awal Agustus untuk menjelaskan pandangan Indonesia tentang hilirisasi.

Baca juga

Program hilirisasi bijih nikel perlu dievaluasi


“Menko Luhut nanti akan melakukan perjalanan ke Amerika dan berencana untuk bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi kami lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk terlibat dalam dialog konstruktif dan berbagi tujuan kami dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan. , adil dan makmur”, kata juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, dikutip dari DiantaraKamis (29/6).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA/Syaiful Hakim

Pemerintah Indonesia, lanjut Jodi, menyampaikan terima kasih atas perspektif yang disampaikan IMF. Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan progresif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Sebagai negara yang berdaulat dan berkembang, visi kami ke depan adalah memperkuat peran kami dalam proses hilirisasi yang mengacu pada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan baku,” ujar Jodi.

Baca juga

Luhut menyebut Elon Musk tertarik dengan industri nikel di Indonesia

Namun, Jodi menekankan bahwa konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, tetapi juga langkah-langkah menuju daur ulang yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya keberlanjutan.

Baca juga:  Pasokan Energi Bersih ke IKN Bakal Terganggu Jika Proyek PLTG Sambera Mandek

“Kami tidak memiliki niat untuk secara sepihak mendominasi semua proses hilir. Langkah awal akan kita lakukan di Indonesia, namun langkah selanjutnya masih bisa dilakukan di negara lain, saling mendukung industrinya, dengan semangat kerja sama global yang saling menguntungkan,” kata Menko Luhut.

Baca juga:

Kebijakan Konsisten Nikel yang Membingungkan untuk Inkonsistensi

Diberitakan sebelumnya, IMF mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan pembatasan ekspor nikel secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain.

Desakan ini didasarkan pada dokumen Dewan Eksekutif IMF menyimpulkan konsultasi Pasal IV 2023 dengan Indonesia, yang memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel Indonesia.

Dalam dokumen yang sama, IMF menyatakan bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat selanjutnya. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak di bidang lain.

Baca juga:

Indonesia adalah rajanya nikel, CEO Ceria mengatakan akan serius bekerja di pabrik baterai



Source link