Korupsi Tol MBZ Ancam Keselamatan, JPU Perlu Tuntut Maksimal Terdakwa

Korupsi Tol MBZ Ancam Keselamatan, JPU Perlu Tuntut Maksimal Terdakwa

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi Jalan Tol Syeikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dinilai mengakibatkan pembangunan bukan memenuhi standar juga mengancam keselamatan publik, khususnya para penggunanya. Maka itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) didorong menuntut para terdakwa korupsi yang dimaksud dengan hukuman maksimal.

“Tentu belaka dikarenakan prasarana umum yang digunakan digunakan banyak pemukim berisiko membahayakan keselamatan banyak orang,” ujar pakar hukum pidana Hery Firmansyah dihubungi, Akhir Pekan (19/5/2024).

Dia berpendapat, tingginya risiko keselamatan rakyat yang dimaksud dijadikan dalil oleh JPU di mengajukan tuntutan maksimal terhadap para terdakwa. Artinya, tiada cuma fokus pada besar kecilnya kerugian negara yang digunakan timbul.

“Seharusnya tiada belaka diukur persoalan kerugian negara semata berhadapan dengan praktik dugaan korupsi yang disebutkan agar sanggup jadi penanda bagi pihak penyedia atau pelaksana proyek sejenis ke depan atau yang digunakan sedang berjalan untuk bukan main-main dengan persoalan hajat hidup penduduk banyak,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar JPU juga menghadirkan saksi ahli yang dimaksud dapat meningkatkan kekuatan informasi saksi tentang buruknya mutu Tol MBZ. Menurutnya, hal itu penting dijalankan guna meyakinkan hakim di menjatuhkan vonis nantinya.

Baca juga:  Kasus Dugaan Korupsi Eddy Hiariej, KPK Periksa Idrus Marham sebagai Saksi

“Kombinasi dari informasi saksi lalu ahli mampu diuji untuk apakah dapat memandang atau meninjau dampak yang dimaksud muncul atau tidak,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Direktur PT Tridi Membran Utama Andi bersaksi pada tindakan hukum dugaan korupsi Tol MBZ ke Pengadilan Tipikor Jakarta. PT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya kerangka bagian menghadapi jalan tol.

Dalam keterangannya, beliau mengungkapkan, mutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat pada bawah atau tidaklah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI), khususnya asal tegangan kemudian kondisi lendutan. Ini adalah diketahui setelahnya PT Membran mengambil 75 sampel beton untuk diaudit.

Di sisi lain, kejaksaan sudah pernah menetapkan keempat terperiksa serta pada masa kini berstatus terdakwa lantaran perkara telah bergulir ke pengadilan. Mereka adalah Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) 2016-2020, Djoko Dwijono; Ketua Panitia Lelang JJC, Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama 2008 kemudian Kuasa KSO Bukaka PT KS, Sofiah Balfas; lalu Ketua Tim Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting serta pemilik PT Delta Global Struktur, Tony Budianto Sihite.

Baca juga:  KPK Lakukan OTT di tempat Bondowoso Jawa Timur

Atas perbuatan para terdakwa, negara merugi sekitar Rp510 miliar. Adapun Djoko dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini disadur dari Korupsi Tol MBZ Ancam Keselamatan, JPU Perlu Tuntut Maksimal Terdakwa