SEPUTARPANGANDARAN.COM, BANYUWANGI – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD melakukan kampanye di dalam Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanyenya, Mahfud bersilaturahmi ke berbagai pondok pesantren juga hadir di rapat dengan nelayan kemudian petani.
Mahfud mengungkapkan, kunjungan pada Banyuwangi berjalan sukses tanpa mengalami kendala. Sebelumnya, Mahfud juga sudah bersafari ke berbagai pondok pesantren di dalam Jawa Timur untuk memberikan motivasi terhadap para santri.
“Alhamdulillah ini kunjungan hari terakhir saya ke Jawa Timur, sesudah 3 hari saya berkeliling, semuanya berjalan baik meriah kemudian masif juga, meskipun saya sebenarnya membatasi pertemuan di area ruang-ruang tertutup,” ucap Mahfud di dalam Kecamatan Muncar, Banyuwangi, hari terakhir pekan (29/12/2023).
Mahfud mengaku, sangat senang mengunjungi acara musyawarah kebangsaan sama-sama nelayan dan juga petani se-Banyuwangi, sebab ribuan orang yang dimaksud hadir sangat antusias menyambutnya. Atas kunjungan di dalam Banyuwangi itu, Mahfud percaya pasangan nomor urut tiga akan meraih kemenangan di dalam Pilpres 2024.
“Yang hadir berbagai sekali nah yang sekarang ini memang sebenarnya agak terbuka khusus untuk Muncar, satu kecamatan bisa jadi meledak kaya gini, saya bersyukur alhamdulillah juga untuk Banyuwangi kami optimistis menang,” katanya.
Diketahui, di acara tersebut, Mahfud menyampaikan salah satu kegiatan unggulannya pada hadapan ribuan orang yang mana hadir di acara tersebut. Mahfud menegaskan, apabila pasangan nomor urut 3, menang pilpres, pihaknya akan memutihkan kredit macet untuk petani kemudian nelayan.
Menurutnya, utang petani kemudian nelayan mampu dilunasi dengan melakukan pemberantasan korupsi di area Indonesia. Sebab utang nelayan serta petani tidak ada sebanding dengan kerugian negara yang dimaksud ditimbulkan akibat perilaku koruptif.
“Utang petani dan juga nelayan itu jumlahnya belaka 725 miliar, itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang tersebut sekarang jumlahnya telah mencapai banyak triliun. Kalau cuma diambil dalam bawah 1 triliun untuk melunasi utang petani selama nanti di tempat proses secara sah dan juga pemerintah yang digunakan baru nanti akan yang tersebut menciptakan proses itu menjadi sah untuk rakyat,” katanya.
Sumber: Sindonews
