Kabaharkam Fadil Imran Bicara tentang Aliran Dana Asing ke Capres-Cawapres 2024

Kabaharkam Fadil Imran Bicara tentang Aliran Dana Asing ke Capres-Cawapres 2024

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan mengenai aliran dana asing dalam operasi intelijen negara asing kepada capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Aboe Bakar mengatakan itu pada rapat Komisi III yang mana menyebut dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

“Di unsur halaman 35, Pak, disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing dalam Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin (gelap) terhadap koalisi capres dan juga cawapres tertentu,” ujar Aboe dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Kabaharkam Polri, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Merespons hal tersebut, Fadil Imran saat ditemui setelah rapat bersama Komisi III mengatakan dirinya bukan mengatakan hal yang dimaksud dimaksud.

“Sebenarnya saya bukan mengatakan, yang mana mengatakan itu beliau. Tapi beliau tidaklah mengutip secara detail. Yang tercatat di dalam di tempat ini (halaman 35) adalah prospek kerawanan dari operasi intelijen negara asing. Isinya itu adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang tersebut secara geografis, geopolitik itu strategis. Jadi sangat tidak ada menyembunyikan kemungkinan terjadi prospek gangguan kerawanan dari pihak asing. Jadi tidak, belum terjadi,” ujar Fadil Imran.

Baca juga:  Mantan Ketua BEM UI Muhammad Syaeful Mujab Jadi Jubir Ganjar-Mahfud

Fadil mengatakan dirinya tiada menyebutkan ada capres-cawapres yang mana dibiayai oleh asing.

“Ini sekaligus sebagai ajang klarifikasi dari kami, bahwa kami bukan mengatakan ada capres dan juga cawapres yang dimaksud dibiayai oleh asing. Jadi bisa jadi dibaca lengkap ini di tempat halaman 35 ya, kalau perlu difoto ini, nanti ya jadi tolong dikoreksi itu ya,” kata Fadil.

Fadil Imran mengatakan bahwa yang digunakan termaktub dalam laporan Polri di dalam rapat Komisi III adalah perihal potensi-potensi yang mampu terjadi dalam bulan-bulan kebijakan pemerintah mendekati pemilihan umum 2024.

“Potensi mirip seperti peluang gangguan terhadap distribusi logistik, peluang kerawanan musim hujan. Kan kami punya konsekuensi sebagai negara dengan jumlah agregat penduduk tinggi secara geopolitik, geostrategis letaknya pada tengah-tengah benua Asia dan juga Australia, juga sebagainya sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing,” katanya.

Pilihan Editor: Andika Perkasa Ingatkan Netralitas Aparat dalam pemilihan umum 2024

Sumber: tempo