SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi membantah penyaluran bantuan sosial atau bansos pemerintah akhir-akhir menyebabkan nilai tukar beras naik. Menurut Jokowi, penyaluran bantuan bukan miliki kaitan identik sekali dengan tingginya tarif beras.
“Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya serupa sekali dengan bantuan pangan beras, tak ada ada hubungannya sebanding sekali harga,” kata Jokowi dalam Pasar Induk Ciipinang, Ibukota seperti disiarkan keterangan video Sekretariat Presiden pada Kamis, 15 Februari 2024.
Jokowi menyatakan penyaluran bantuan sosial justru telah terjadi membantu pengendalian nilai beras. Jika tidak ada ada pengendalian, kata Jokowi, nilai beras justru akan melompat. “Karena justru ini yang bisa jadi mengendalikan, dikarenakan suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan nilai agar tidaklah naik,” ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Ibukota itu mengklaim kebijakan yang disebutkan sesuai dengan rumus penawaran lalu permintaan. Menurut Jokowi, apabila suplai mampu diberikan juga terdistribusi dengan baik, otomatis biaya terkendali. “Ini rumus supply serta demand,” ujar Jokowi.
Adapun tarif beras pada waktu ini sudah ada melambung pada menghadapi tarif eceran tertinggi (HET). “Hari ini yang dimaksud medium itu sudah ada tembus dalam Simbol Rupiah 13.500 per kilogram, juga yang premium sudah ada cukup tinggi memang sebenarnya dalam berhadapan dengan Simbol Rupiah 18.000 per kilogram,” kata Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi Reynaldi Sarijowan terhadap Tempo, Kamis, 16 Februari 2024.
Reynaldi mengungkapkan tarif beras sebenarnya telah di area melawan HET sejak memasuki awal tahun ini. Bahkan pasca berakhirnya musim kemarau 2023, kata dia, biaya beras sudah ada melebihi HET.
Sebelumnya, kebijakan penyaluran bansos Presiden Jokowi sempat menuai kritik. Di antaranya pada film dokumentar Dirty Vote yang mengungkap masalah dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024.
Film itu menceritakan kisah Presiden Joko Widodo, yang dimaksud diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon presiden Prabowo Subianto serta calon perwakilan presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.
Dalam film tersebut, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyalahkan berbagai jenis Bansos yang tersebut disalurkan pemerintahan mendekati Pemilu. Dia menjelaskan, setiap tahun Pemilihan Umum alokasi dana Bansos terus-menerus meningkat. Baik itu pada pemilihan raya 2014, Pemilihan Umum 2019, maupun pemilihan 2024.
Menjelang Pemilihan Umum 2024, berbagai Bansos kembali dikucurkan. Kali ini lebih besar gencar sekaligus dengan nilai jumbo. Bahkan melebihi nilai Bansos yang tersebut diberikan ke penduduk ketika Pandemi Covid-19.
Pada bulan Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Simbol Rupiah 78,06 triliun. Bansos yang disebutkan dibagi di berbagai jenis lalu kategori, mulai dari PKH, bantuan beras, BNPT, PIP, hingga BLT El Nino atau yang mana pada saat ini disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Pilihan Editor: Kata Ganjar Pranowo apabila Kalah Pilpres 2024: Akan Kembali ke Rakyat
SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA SARI
Sumber Tempo
