Jeje Wiradinata Larang Kader PDI-P Pangandaran Kelola Program Makan Bergizi Gratis
PANGANDARAN, SPC – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Pangandaran mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh kadernya untuk tidak terlibat dalam pengelolaan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna menjamin independensi fungsi pengawasan partai terhadap program prioritas pemerintah pusat tersebut.
Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan bahwa larangan ini berlaku bagi seluruh jajaran pengurus hingga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi partai tersebut. Menurut Jeje, sikap ini sudah diputuskan secara internal bahkan sebelum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menerbitkan surat edaran resmi.
”Sebelum ada surat dari DPP, saya sudah melarang kader untuk terlibat di MBG. Kami ingin memastikan fungsi kontrol partai tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Jeje saat ditemui di Pangandaran, Sabtu (28/2/2026).
Menghindari Konflik Kepentingan
Jeje menjelaskan, keterlibatan aktif elite politik dalam aspek teknis atau pengelolaan proyek pemerintah berpotensi memicu polemik dan konflik kepentingan. Apalagi, saat ini muncul beragam keluhan di masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, mulai dari kualitas bahan makanan hingga transparansi anggaran.
Ia tidak menampik adanya informasi mengenai potensi keuntungan ekonomi yang cukup signifikan dari pengelolaan program ini. Namun, bagi PDI-P Pangandaran, menjaga marwah partai sebagai penyambung aspirasi rakyat jauh lebih krusial daripada mengejar margin keuntungan proyek.
”Jika semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika terjadi persoalan di lapangan? Kami memilih posisi sebagai pengawas untuk memastikan transparansi, kualitas menu, dan nilai gizi yang sampai ke masyarakat sesuai dengan ketentuan,” ujar mantan Bupati Pangandaran tersebut.
Soroti Kualitas Menu
Instruksi partai ini juga didasari oleh temuan di lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah warga penerima manfaat di Pangandaran mengeluhkan adanya menu makanan yang kurang segar hingga porsi yang dianggap tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah.
Jeje menegaskan, pihaknya akan memanfaatkan jalur legislatif dan eksekutif untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. Sebagai partai yang memiliki basis kuat di pemerintahan daerah, PDI-P merasa berkewajiban untuk memastikan program MBG tidak menjadi ladang penyimpangan.
”Program ini sangat rawan jika tidak diawasi dengan ketat. Kami akan terus menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan pengelola,” tambahnya.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI-P, Hesti Mulyati, menegaskan kesiapan seluruh kader untuk patuh pada instruksi tersebut. Ia memastikan tidak ada kader yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program nasional ini.
”Kami tegak lurus pada perintah partai. Fokus kami adalah memastikan program ini berjalan baik dan bermanfaat bagi anak-anak di Pangandaran, bukan ikut bermain di dalamnya,” tutur Hesti.
PDI-P Pangandaran menyatakan akan terus mengawal jalannya program MBG melalui mekanisme pengawasan di DPRD, terutama mengenai kesesuaian antara kualitas hidangan dengan pagu anggaran yang telah dialokasikan.
