WASHINGTON, SPC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kesiapan militer Pentagon untuk mengintervensi situasi keamanan di jalur perdagangan energi global. Melalui unggahan di media sosial pada Selasa, 3 Maret 2026, Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut AS (US Navy) akan mulai mengawal kapal-kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz jika situasi terus memburuk.

​”Jika diperlukan, Angkatan Laut AS akan mulai mengawal kapal tanker melewati Selat Hormuz, sesegera mungkin,” tulis Trump.

​Langkah ini diambil menyusul keputusan sepihak Teheran yang menutup urat nadi maritim tersebut. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim jalur tersebut sudah tidak aman bagi lalu lintas komersial akibat eskalasi serangan dari pihak AS dan Israel.

​Jaminan Risiko Politik

​Selain pengerahan kekuatan militer, Trump juga menginstruksikan International Development Finance Corporation (DFC) untuk turun tangan. Lembaga pendanaan ini diminta menyediakan skema asuransi dan jaminan risiko politik bagi perdagangan maritim, khususnya sektor energi yang melintasi kawasan Teluk.

​Langkah ini dibaca para analis sebagai upaya Washington untuk menenangkan pasar energi dunia yang bergejolak. Selat Hormuz merupakan titik transit paling vital di dunia; satu-satunya akses laut dari Teluk Persia menuju laut lepas yang mengalirkan sebagian besar pasokan minyak global.

​Dampak Serangan di Teheran

​Eskalasi di Timur Tengah mencapai titik didih pasca-serangan udara gabungan AS dan Israel pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026. Operasi tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarga dan sejumlah petinggi militer.

Baca Juga:Realisasi PAD Pangandaran Per Maret 2026 Tembus Rp 43,5 Miliar, Pajak Jadi Penopang Utama

​Teheran langsung merespons dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone yang menyasar wilayah Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di seantero Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz menjadi kartu truf terakhir Iran dalam perang asimetris ini, yang kini dibalas Trump dengan ancaman pengawalan bersenjata.