Menanti Getaci, Mengevaluasi Jalur Maut: Ujian Konsistensi Pembangunan Pangandaran
PANGANDARAN, SPC – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus utama pada akselerasi ekonomi berbasis pariwisata. Namun, rencana besar tersebut menyisakan tantangan krusial: kesiapan infrastruktur daerah dalam menyangga lonjakan arus kendaraan seiring rencana operasional Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
Persoalan tersebut menjadi diskursus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 di Aula Supan Sastrawijaya, Rabu (8/4/2026).
Antisipasi Dampak Tol
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengingatkan bahwa kehadiran Tol Getaci hingga wilayah Cilacap adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, aksesibilitas akan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Di sisi lain, tanpa kesiapan jalur arteri, Pangandaran terancam mengalami stagnasi lalu lintas akibat penumpukan kendaraan di pintu keluar tol.
”Kemudahan akses ini bukan sekadar soal kecepatan waktu tempuh, melainkan konsekuensi logis berupa ledakan volume kendaraan yang masuk ke Pangandaran. Kondisi jalan saat ini belum memadai untuk menampung beban tersebut,” ujar Asep.
Sebagai langkah konkret, Asep mengusulkan perpanjangan jalur strategis dari Kalipucang-Majingklak menuju Karangnini. Rute yang melintasi Palataragung hingga Karapyak ini dinilai vital untuk memecah konsentrasi kendaraan dan mengoneksikan destinasi wisata secara lebih terintegrasi.
Selain kapasitas jalan, kualitas keselamatan pada jalur nasional turut menjadi sorotan. Kawasan Emplak, yang dikenal dengan topografi tikungan tajam dan tanjakan curam, kerap menjadi titik lemah yang memicu kecelakaan lalu lintas.
”Perlu ada evaluasi mendalam terkait analisis dampak lalu lintas (Amdalalin). Apakah diperlukan pelebaran atau rekayasa trase dengan meluruskan tikungan tajam, seperti yang sudah diterapkan di wilayah tetangga, Cilacap,” tambah Asep.
Pertumbuhan Ekonomi
Di tengah catatan kritis tersebut, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami memaparkan capaian optimistis daerahnya. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Pangandaran tercatat menempati peringkat ke-8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sektor pariwisata tetap menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat.
”Hingga saat ini, dengan satu juta pengunjung saja, perputaran ekonomi sudah sangat besar. Maka, RKPD 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk akses menuju desa-desa wisata,” kata Citra.
Ia menegaskan, selain sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan konektivitas antar-destinasi akan menjadi prioritas demi memastikan dampak ekonomi pariwisata menyentuh hingga ke level akar rumput.
Keberhasilan ambisi ini diakui memerlukan sinergi lintas otoritas. Harmonisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat terkait tol dengan kesiapan infrastruktur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci agar “karpet merah” menuju Pangandaran tidak justru berujung pada kendala baru di lapangan.
