Presiden menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) tentang hak-hak penerbit atau akan segera selesai.
Jokowi mengatakan pembahasan aturan itu tak kunjung selesai oleh sebab itu perbedaan pendapat setiap pemangku kepentingan. Namun, ia menilai aturan itu akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.
“Prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai. Moga-moga ini tinggal sedikit, tak menjadi tarik-menarik lagi,” kata Jokowi pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di dalam Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).
Jokowi memahami media massa terdampak kondisi perekonomian dunia. Dia menyebut industri media massa di tempat Indonesia sedang tak baik-baik saja.
Ia berharap perpres publisher rights sanggup membantu industri pers tanah air. Dia merasa perlu ada payung hukum yang mana melindungi media massa di tempat tengah perkembangan teknologi informasi.
“Mestinya perkembangan teknologi itu bisa saja menciptakan peluang sektor ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang dimaksud sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang mana sudah ada,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memacu pembentukan payung hukum untuk melindungi industri pers dari disrupsi digital. Aturan itu diharapkan mampu menjamin keberlanjutan media massa di tempat tengah gempuran media digital.
Jokowi pernah menyampaikan porsi iklan di dalam media massa mulai bergeser ke media digital. Menurutnya, 60 persen iklan saat ini masuk ke media digital.
Perpres publisher rights akan mengatur beberapa jumlah hal, termasuk kewajiban kerja sebanding platform digital digital dengan media massa lokal. Perpres itu juga akan menjadi landasan pembentukan komite independen yang tersebut bertugas sebagai penengah industri media dengan sistem digital.
Belakangan, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku menimbang opsi menerapkan UU Monopoli terkait periklanan digital yang dimaksud terlalu mendominasi.
Sumber: CNN Indonesia
