SEPUTARPANGANDARAN.COM – Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2021 serta penjabarannya telah dibahas DPRD Kabupaten Pangandaran.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, H.M.M. mengatakan, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat harus ada penyempurnaan Raperda APBD 2021 dan penjabarannya.

“Kami dari DPRD sudah minta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyampaikan hasil tanggapan dari evaluasi Gubernur Jawa Barat terkait Raperda tersebut,” katanya.

Sekretaris Daerah Pangandaran juga telah memaparkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat. Bahwa dalam menyusun Raperda APBD 2021, Pemkab harus konsisten, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

Selain itu, Pemkab telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung tujuh prioritas pembangunan nasional. Dan 10 prioritas pembangunan Provinsi di tahun 2021.

Untuk pendapatan daerah dalam APBD 2021 sebesar Rp1.4 triliun. Begitu juga dengan belanja daerah Rp1.4 triliun,” ujarnya.

Kemudian, target penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp20 miliar harus didasarkan perhitungan yang cermat.

“Selain itu juga rasionalisasi anggaran tahun 2020, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2021 yang tidak dapat tercapainya Silpa yang direncanakan,” tuturnya.

Ia menyebutkan, penyediaan alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp6.5 miliar dengan rincian seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan BUMD.

“Dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran, berkenaan dengan telah ditetapkan dalam Perda,” sebutnya.***

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Di tengah pandemi Covid-19, DPRD Kabupaten pangandaran tetap melakukan Reses di akhir tahun. Salah satunya di aula Desa Emplak Kecamatan Kalipucang, Jumat (27/11/2020).

Reses tahun ini tentunya sangat berbeda dengan tahun tahun kebelakang, dengan dibatasinya jumlah warga yang hadir dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mengatakan, pelaksanaan reses menjadi satu kewajiban setiap anggota DPRD untuk mengetahui dan menerima aspirasi masyarakat, sehingga dalam menyusun pembangunan daerah bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen Masyarakat.

Asep berharap aspirasi warga dapat dikawal dan direalisasikan. Karena memang setiap aspirasi masyarakat menjadi satu kebutuhan prioritas masyarakat.

“Mudah-mudahan harapan masyarakat bisa terealisasi. Inilah fungsi reses, suatu kegiatan DPRD di luar persidangan dengan berkunjung ke daerah dapilnya masing masing untuk menampung apa yang menjadi harapan masyarakat,” terangnya.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah persoalan penderes kelapa. Menurutnya, Pemerintah harus hadir agar produksi gula kelapa ke depan betul-betul menjadi produk unggulan Kabupaten Pangandaran.

“Pemerintah daerah harus betul-betul serius berpikir dan memiliki langkah-langkah stategis agar secara kwantitas dan kualitas meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penderes kelapa,” tegas Asep.***

SEPUTARPANGANDARAN.COM – DPRD Kabupaten Pangandaran membahas penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2021 dan penjabaran APBD tahun 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan bahwa perlu ada penyesuaian dengan evaluasi gubernur Jawa Barat.”Untuk itu kita minta ke TAPD untuk menyampaikan hasil tanggapan dari evaluasi guberur Jawa Barat terkait Raperda tersebut,” katanya, Minggu (15/11).

Menurut Asep, Sekda Pangandaran Kusdiana telah memaparkan bahwa hasil evaluasi gubernur tersebut menyebutkan bahwa dalam menyusun Raperda APBD tahun 2021 Pemkab Pangandaran harus konsisten, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD,” katanya.

Selain itu Pemkab Pangandaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah, dalam mendukung tujuh prioritas pembangunan nasional dan 10 prioritas pembangunan provinsi tahun 2021.

“Untuk pendapatan daerah dalam APBD 2021 Rp 1,4 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,4 triliun,” ungkapnya.

Terhadap target penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp 20 Miliar, harus didasarkan perhitungan yang cermat.

“Dan rasionalisasi anggaran tahun 2020, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2021, yang tidak dapat tercapainya Silpa yang direncanakan,” ujarnya.

Terhadap penyediaan alokasi anggaran untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 6,5 miliar, dengan rincian seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan BUMD.

“Dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran, berkenaan dengan telah ditetapkan dalam Perda,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I Solihudin mengatakan bahwa dalam evaluasi gubernur tersebut sudah cukup jelas mengenai poin-poin tersebut, ada beberapa yang perlu disikapi terutama menganai P3K, terutama soal anggaran untuk gaji merka.”Apakah gaji untuk P3K ini sudah diakomodir?,” ucapnya.

Solihudin meminta kejelasan kepada Pemkab Pangandaran, mengenai nasib P3K ini, terkait kapan akan diberikan SK-nya.

“Ini juga harus jelas, karena gaji mereka akan ditanggung APBD,” jelasnya.

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Anggota DPR/MPR RI H  Muhammad Nurdin MM menggelar sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Rabu 18 November 2020.

Kegiatan dihadiri pula sejumlah anggota DPRD Pangandaran Fraksi PDI Perjuangan, Kepala Desa dan ratusan masyarakat desa setempat.

Pada sosialisasi empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu, Nurdin tidak hadir secara langsung sebagai narasumber, namun mengikuti secara virtual. Sementara materi sosialisasi disampaikan oleh tenaga ahli DPR RI Komisi III Sutrisno SH.

“Ini kewajiban kita kepada warga Pangandaran. Mereka harus memahami empat pilar kebangsaan ini karena jangan sampai ideologi Pancasila diubah,” ujar Sutrisno.

Dikatakan, MPR RI sebagai lembaga negara terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan empat Pilar MPR RI.

“Keempat Pilar tersebut Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NKRI 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terkait landasan fundamental negara Indonesia, sehingga masyarakat tetap memiliki ketahanan ideologis yang kuat.

“Untuk refresh kembali pemahaman masyarakat tentang dasar negara,” kata Sutrisno.

Sementara sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ucup Supriatna menyatakan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ucup mengatakan sosialisasi empat pilar dipandang penting mengingat fenomena akhir-akhir ini dimana muncul gejala disintegrasi bangsa, diantaranya dalam bentuk gerakan politik identitas.

“Semua pihak punya kewajiban untuk menjaga empat pilar kebangsaan ini. Mari kita laksanakan sesuai tugas dan peranan masing-masing,” kata Ucup.*