SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan persetujuan bersama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran Joane Irwan Suwarsa, S.IP.,M.Si, dalam laporanya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD serta PPAS tahun anggaran 2021 antara pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu.

“Dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, Badan Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 8 sampai tanggal 12 september 2020, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dikatakanya, Berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran bahwa prioritas pembangunan kabupaten pangandaran tahun 2021 adalah reformasi birokrasi, kualitas lingkungan hidup, kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata, penurunan resiko bencana, penguatan kearifan lokal, kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan, daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, setelah melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan secara seksama dan cermat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, maka diperoleh hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan ringkasan proyeksi APBD sebagai berikut :

Pendapatan Daerah baik sebelum maupun setelah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.438.533.776.743,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Belanja daerah sebelum pembahasan sebesar Rp1.454.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Setelah pembahasan sebesar Rp1.452.033.776.743,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

“Penerimaan pembiayaan daerah baik sebelum maupun sesudah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan daerah sebelum pembahasan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah),” jelasnya.

Lanjut Irwan, sementara pembiayaan netto sebelum pembahasan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) setelah pembahasan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan struktur APBD tahun anggaran 2021, pendapatan direncanakan sebesar Rp.1,438 triliun, belanja sebesar Rp.1,452 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6,5 milyar.

“Kita telah mengetahui, menelaah, membahas dan menyepakati bersama, bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2021 sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” ungkapnya.

Dikatakanya, fokus pembangunan pada tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata dan investasi, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

Substansi rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021, difokuskan pada upaya menjawab isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021.***

SEPUTARPANGANDARAN.COM – DPRD Kabupaten Pangandaran kembali menggelar rapat paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Pangandaran, Senin 7 September 2020.

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyampaikan dalam rapat paripurna ini, ada empat hal yang menjadi pembahasan.

Ke empat Bahasan tersebut antara lain adalah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Kegiatan rapat paripurna kali ini, kata Asep, dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 WIB.

“Dalam kesempatan  ini ada Tiga Patipurna yang dilaksanakan yaitu Penjelasan Bupati, Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Bupati asat Pandangan Umum Fraksi-fraksi,” jelas Asep.***

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Rapat paripurna penetapan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2020 telah digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran Senin, (31/8/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, tahapan proses penyusunan perubahan APBD 2020 telah dilaksanakan.

“Selanjutnya Raperda tersebut akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi dan kemudian akan ditetapkan bersama,” kata Asep.

Asep menambahkan, seperti yang diketahui bersama setelah ditelaah serta menyepakati bahwa perubahan APBD tahun 2020 mengalami kenaikan dalam angka.

“Belanja direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp1,39 Triliyun menjadi Rp1,88 Triliyun atau sebesar 35,37%,” kata Asep.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa kebutuhan belanja selama 2020 diantaranya masuknya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp396,57 Miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp16,34 Miliar, penanganan Covid-19 lebih dari Rp81 Miliar.

“Dari sisi pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar Rp556,15 Miliar dari semula Rp1,31 Triliyun pada APBD murni 2020 menjadi Rp1,87 Triliyun pada APBD perubahan atau naik sebesar Rp42,20,%,” tambahnya.

Kenaikan tersebut juga bersumber dari masuknya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp396,57 Miliar, dana BOS 3,6 Miliar dan DID direncanakan naik sebesar 382,26 Miliar.

“Angka kenaikan tersebut memang sangat dinamis seiring dengan kondisi Covid-19 yang terjadi,” terang Asep.

Contoh bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, di APBD Jawa Barat murni 2020, kita mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp530 Miliar, namun diperjalanan ada kebijakan refocussing, sehingga kita mengalami penurunan.

Namun sisi lain, DID kita mengalami kenaikan dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2020 sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dijalankan Pemerintah Pusat.

“Penting untuk disampaikan, adanya tambahan kegiatan belanja modal dalam APBD perubahan bukan semata berdimensi mewujudkan pembangunan fisik,” tutur Asep.

Asep menjelaskan, beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur akan diarahkan ke pola padat karya sehingga memiliki multiplyer effect dalam mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat.

“Semua angka yang tercantum dalam perubahan APBD 2020 bukan hanya semata angka namun bentuk tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pangandaran,” jelasnya.***

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Sejumlah nelayan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 3 Agustus 2020.

Mereka mengadukan tidak meratanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 1,8 juta per tiga bulan untuk nelayan yang terdampak COVID-19.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran M Yusuf menyebutkan bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos tersebut diskriminatif dan tidak adil.

“Hanya sebagian kecil yang dapat, padahal semua nelayan terdampak COVID-19,” kata Yusuf.

Dia menuding pendataan penerima bantuan itu dilakukan dengan ceroboh. Karena faktanya dalam melakukan pendataan pihak terkait tidak pernah melibatkan organisasi nelayan.

“Sekarang nelayan jadi gaduh, bantuan malah menimbulkan kerawanan konflik di antara nelayan,” kata Yusuf.

HNSI meminta DPRD untuk menyampaikan aspirasi agar ada perbaikan. Karena bagaimanapun bantuan tersebut diharapkan bisa dirasakan oleh para nelayan yang terdampak pandemi COVID-19.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Rida Nirwana menjelaskan ada 2.334 warga Pangandaran yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Jumlah itu terdiri dari 1.615 nelayan, sementara sisanya adalah pembudidaya, pengolah, pemasar dan penambak garam,” kata Rida.

Rida mengakui bahwa pemberian bantuan itu dilakukan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami tak tahu bagaimana kriteria penerima bantuan itu. Bahkan kami tak bisa memastikan apakah penerima bantuan itu adalah pemegang kartu Kusuka atau tidak. Makanya akan kami periksa dulu, apakah penerima bantuan itu pemegang kartu Kusuka atau tidak,” kata Rida.

Kartu Kusuka sendiri adalah identitas profesi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Kartu ini menjadi basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia mengatakan di Pangandaran terdaftar sebanyak 5002 orang nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar dan penambak garam.

Rida juga mengakui ada gejolak yang dipicu oleh pembagian bantuan sosial itu. Apalagi pembagian bantuan sosial itu rujukannya adalah nomor induk kependudukan (NIK) sehingga tak heran jika terjadi penerima ganda dalam satu rumah. Hal ini berbeda dengan bantuan yang disalurkan melalui basis data kartu keluarga.

“Kami akan segera melakukan pembenahan data agar seluruh nelayan di Pangandaran semuanya terdata,” kata Rida.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin meminta Pemkab Pangandaran membenahi pendataan nelayan. Terutama pendaftaran data melalui program kartu Kusuka.

“Kartu Kusuka ini penting, karena bisa menjadi “kartu sakti”. Makanya nelayan harus proaktif dan Dinas harus membenahinya.

Walaupun memang kewenangan ini ada di KKP. Bahkan sampai saat ini dari 2.000 lebih nelayan yang sudah dinyatakan valid, tapi kartu yang dicetak baru ada 59,” kata Asep.

Asep menambahkan DPRD siap mendampingi nelayan Pangandaran untuk mempertanyakan masalah bantuan sosial tersebut ke kementerian.***