PANGANDARAN, SPC – Di ruang kerjanya, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami tengah menghadapi teka-teki fiskal yang pelik. Di satu sisi, ada regulasi pusat yang mengepung: ambang batas belanja pegawai yang dipatok maksimal 30 persen. Di sisi lain, ada nasib ribuan pegawai yang menggantung di ujung pena kebijakan.

​“Belum pasti, tapi mudah-mudahan tidak jadi,” kata Citra kepada awak media, baru-baru ini. Nada bicaranya menyimpan kecemasan sekaligus optimisme tipis. Pasalnya, postur APBD Pangandaran saat ini sudah berada di zona merah—belanja pegawainya telah “mencium” angka 30 persen.

​Bagi Citra, angka-angka dalam draf anggaran bukan sekadar statistik, melainkan urusan perut. Kalkulasinya menunjukkan bayang-bayang kelam: jika efisiensi dilakukan secara kaku tanpa kompromi pada 2027, sedikitnya 1.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terancam kehilangan pekerjaan.

​”Saya sudah hitung-hitung. Kalau besok 2027 harus dilakukan, saya berharap mereka tidak diberhentikan. Bagaimana menyelamatkan mereka, itu intinya,” ujarnya masygul.

​Menolak Pangkas Kesejahteraan

Di tengah desakan efisiensi, Citra justru memasang badan untuk para abdi negara di lingkup kerjanya. Opsi memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)—langkah yang lazim diambil daerah yang sedang seret anggaran—tegas ia tolak. “Mengurangi TPP pegawai? Enggak boleh dikurangi lagi. Sudah cukup mereka (menderita),” cetus Citra.

Baca Juga:Pangandaran Batasi Penggunaan Kendaraan Dinas, ASN Didorong Gunakan Transportasi Ramah Lingkungan

​Namun, sikap defensif ini menuntut konsekuensi berat: pundi-pundi daerah harus digembungkan. Harapan satu-satunya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Citra kini tengah memutar otak mencari sumber pajak baru tanpa harus memicu resistensi warga.

​Strategi “ekspansi” pendapatan ini bak pisau bermata dua. Menaikkan pajak daerah di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih bisa memantik api di akar rumput. Citra menyadari risiko itu. “Nanti harus menghitung reaksinya gimana kalau menaikkan pajak daerah,” katanya.

​Kini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berkejaran dengan waktu. Antara disiplin fiskal yang diminta Jakarta dan janji menjaga dapur para pegawainya tetap mengepul, Citra tengah meniti jembatan sempit. Sebuah langkah yang akan menguji seberapa lihai politikus perempuan ini menyeimbangkan neraca keuangan dengan nurani kekuasaan.