PANGANDARAN – Kehadiran Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran menjadi tonggak penting transformasi pendidikan di wilayah Priangan Timur. Di balik berdirinya kampus tersebut, terdapat rekam jejak dan peran krusial dari mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Ia menginisiasi kolaborasi strategis sejak awal masa jabatannya demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

​Berawal dari Kegelisahan Angka Partisipasi Kuliah

​Langkah Jeje membangun PSDKU Unpad berakar dari kegelisahan mendasar saat dirinya pertama kali memimpin Pangandaran. Sebagai kabupaten termuda di Jawa Barat kala itu, Pangandaran menghadapi tantangan berat berupa rendahnya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT).

​Banyak anak muda di Pangandaran, Ciamis, hingga Tasikmalaya yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi bermutu. Kendala geografis dan tingginya biaya hidup untuk merantau ke kota besar seperti Bandung kerap memutus harapan mereka untuk menyandang gelar sarjana.

​Melihat kondisi tersebut, Jeje Wiradinata bergerak cepat melakukan lobi dan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, serta pihak universitas.

​Gayung bersambut. Rektor Unpad saat itu, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., menyetujui pemilihan Pangandaran sebagai wilayah perluasan akademik, bersandingan dengan penempatan ITB di Cirebon dan IPB di Sukabumi.

​Intervensi Kebijakan: Kuota Lokal dan Beasiswa Rp1 Miliar

​Jeje tidak hanya sekadar membawa nama besar Unpad ke Pangandaran. Ia memastikan adanya keberpihakan penuh pada putra daerah melalui dua instrumen kebijakan utama:

Baca Juga:Tumpahan Batu Bara di Pangandaran Ancam Zona Konservasi, Ketua DPRD Desak Sanksi UU PPLH
    • ​Proteksi Kuota 50 Persen: Sejak awal perancangan, Jeje menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Ia meminta agar minimal 50 persen dari total daya tampung kampus diisi oleh anak-anak asli Pangandaran.
    • ​Subsidi Anggaran APBD: Untuk memotong beban biaya tinggi, pada Oktober 2018 Jeje mengonfirmasi pengalokasian anggaran beasiswa sebesar Rp1 miliar dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menanggung setengah dari total biaya perkuliahan khusus bagi mahasiswa lokal di semester ganjil (satu, tiga, dan lima).

​”Daya tampung PSDKU yang terbatas di kisaran 300-an mahasiswa harus dimaksimalkan untuk menyerap putra-putri daerah, agar setelah lulus mereka dapat membaktikan ilmunya untuk membangun Pangandaran,” ujar Jeje Wiradinata dalam rapat koordinasi bersama pihak universitas.

​Penyediaan Lahan dan Keberlanjutan Kampus

​Selain dukungan finansial bagi mahasiswa, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Jeje juga menghibahkan lahan seluas 20 hektar dari total 33 hektar yang direncanakan. Lahan ini digunakan untuk pembangunan fisik kampus yang representatif di Dusun Sukamanah, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi.

​Kini, kerja sama yang diinisiasi sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Maret 2017 tersebut telah membuahkan hasil nyata.

​Dari 856 mahasiswa aktif yang berkuliah di lima program studi berbasis potensi daerah (Administrasi Bisnis, Peternakan, Ilmu Komunikasi, Keperawatan, dan Perikanan), separuhnya merupakan putra-putri asli Pangandaran. Mereka kini tengah dipersiapkan menjadi motor penggerak pembangunan daerah di era digital, sekaligus bukti nyata dari sebuah kebijakan yang menolak lupa pada hak pendidikan anak bangsa.