Menteri Komunikasi dan juga Informatika (Menkominfo) buka pernyataan mengenai keputusan pemerintah melarang jual beli langsung pada media sosial alias social commerce seperti .
Budi mengaku mengupayakan kebijakan tersebut. Sebab, media sosial tidaklah semestinya merangkap sebagai lapak jualan digital.
“Kita harus mengatur yang dimaksud fair, bukan lagi free trade, tetapi fair trade; perdagangan yang digunakan adil, jadi gimana sosial media ini bukan serta-merta menjadi e-commerce,” kata Budi pada Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).
Dia berkata penjual kecil harus dilindungi. Ia tak mau para tukang jualan itu merugikan akibat ada pihak yang tersebut memanfaatkan media sosial serta membanting nilai tukar semurah-murahnya.
Budi juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dalam metamorfosis TikTok Shop cs. Dia menjelaskan ada prospek data pengguna media sosial dipakai di tempat berbagai sistem tanpa pemberitahuan.
Dia pun menilai harus ada penataan ketat terhadap para platform.
“Kedaulatan data kita nanti dipakai semena-mena, nanti algoritmanya sudah sosial media, nanti [menjadi] e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti keberadaan social commerce seperti TikTok Shop. Dia menilai keberadaan platform digital baru ini merugikan pelaku bidang usaha kecil di dalam pasar.
Ia pun mengumpulkan banyak menteri untuk mendiskusikan hal itu.
Salah satu simpulannya adalah revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan juga Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
“Social commerce itu semata-mata boleh memfasilitasi pemasaran barang atau jasa, tiada boleh transaksi langsung, bayar langsung tidaklah boleh lagi. Dia hanya sekali boleh untuk pemasaran seperti TV,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat terbatas dalam Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
Sumber: CNN Indonesia
