Bupati Pangandaran Minta Evakuasi Batu Bara Tongkang Nautica 22 Dipercepat
PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran bergerak cepat mengantisipasi dampak lingkungan akibat kandasnya Tongkang Nautica 22.
Bupati Pangandaran meminta proses wreck removal atau penyingkiran kerangka kapal serta evakuasi muatan batu bara segera dipercepat demi menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi ekosistem pesisir.
Langkah taktis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral yang digelar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Pangandaran, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP), Dinas Perhubungan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), TNI AL, Polairud, serta perwakilan PT Lion Marine.
Prioritaskan Evakuasi Batu Bara di Tengah Cuaca Buruk
Bupati Pangandaran menegaskan bahwa pembersihan material batu bara dan suplai logistik bawah air (underwater supply) menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
Meski begitu, ia mengingatkan seluruh tim teknis di lapangan untuk tetap mengutamakan keselamatan kerja. Pasalnya, kondisi cuaca dan gelombang di perairan Pangandaran saat ini sedang kurang bersahabat.
”Pembersihan batu bara itu menjadi permasalahan yang lebih penting saat ini termasuk suplai bawah air dan itu harus segera dilakukan. Tetapi kami juga memohon tidak ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan karena memang kondisi sekarang perairan kurang baik,” ujar Bupati seusai rapat.
Kondisi gelombang tinggi di pesisir selatan diprediksi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak PT Lion Marine dan tim gabungan selama proses evakuasi berlangsung.
Desak Perusahaan Susun Rencana Aksi
Bupati menyadari bahwa mengangkat material batu bara dari kapal yang karam membutuhkan waktu serta peralatan penyelaman dan berat yang khusus. Namun, ia meminta agar penanganan dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama.
”Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa terangkat. Saya tahu proses itu tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu, tapi saya mohon agar secepatnya masalah ini segera selesai dan kondisi terdampak dalam insiden batu bara ini mohon diperhatikan,” tegasnya.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai jadwal, Pemkab Pangandaran meminta pihak pelaksana segera menyusun rencana aksi (action plan) yang konkret. Rencana kerja tersebut harus dikoordinasikan secara berkala dengan pemerintah daerah.
Hal ini dinilai penting agar pemerintah dapat memantau perkembangan di lapangan sekaligus memberikan informasi yang transparan dan jelas kepada masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Pangandaran.
