ASN Pangandaran Siap Netral di Pilkada 2024

SEPUTARPANGANDARAN.COM – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STITNU AL FARABI Pangandaran menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Daerah III Pemkab Pangandaran, Suheryana menyampaikan, bahwa sampai hari ini Kamis (10/7/2024) belum ada Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkontestasi pada Pilkada 27 Nopember 2024 mendatang.

Menurutnya, penetapan Calon Bupati berdasarkan tahapan dan jadwal yang dikeluarkan KPU pada tanggal 22 September 2024.

“ASN mana yang hari ini tidak netral dan tidak netralnya itu seperti apa,” kata Suheryana dihadapan awak media seusai menerima masa aksi, Kamis (11/7/2024).

Suheryana menambahkan, secara regulasi ada Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 71 bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye.

Baca juga:  Bukber di The Allure Villas Managed by Sahid dengan Konsep dan Nuansa Berbeda

“Sekarang saya tanya, ada tidak yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 itu saat ini di Pangandaran yang terjadi kepada ASN,” tambah Suheryana.

Dijelaskan Suheryana, jika kehati-hatian supaya tidak terjadi pelanggaran soal netralitas ASN pada Pilkada 2024 mendatang sudah dilakukan.

Upaya yang sudah dilakukan dalam menjaga netralitas ASN, lanjut Dia, salah satunya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengirimkan Surat Imbauan dalam rangka sosialisasi netralitas ASN.

“Surat Imbauan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga sudah ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Edaran Nomor 270/3122-SETDA/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024,” jelas Suheryana.

Kemudian Deklarasi Netralitas ASN dilaksanakan pada Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59, Hari Guru Nasional, HUT PGRI Ke-78 dan HUT KORPRI Ke-52 Tingkat Kabupaten Pangandaran, Kamis (30/11/2023) dibacakan Sekretaris Daerah sebagai berikut.

Deklarasi Netralitas tersebut berisi bahwa ASN Kabupaten Pangandaran menyatakan : bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik tidak akan membuat keputusan atau tindakan dan atau keberpihakan baik menguntungkan atau merugikan bakal calon dan pasangan calon tidak memberikan dukungan ataupun fasilitas terkait jabatan pada bakal calon pasangan calon saat sebelum, selama dan sesudah kampanye tidak akan menanggapi, mengikuti, membagikan dan menyebarluaskan kegiatan bakal calon dan pasangan calon pada media apapun.

Baca juga:  Logo Facebook Munculkan Animasi Lunar New Year

Selain Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tersebut soal etik ASN.

“Jika Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 berada di ranah Bawaslu dan KPU, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 KASN atas rekomendasi Bawaslu,” kata Suheryana.

Meskipun demikian, Dia menegaskan Pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa PMII dan melakukan beberapa langkah lanjutan.

“Kita akan membuat surat edaran netralitas ASN, Deklarasi netralitas ASN, Sosialisasi tentang nertalitas ASN kepada masyarakat dan akan memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang melanggar netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.***