Megawati Soekarnoputri: Republik Ini Milik Publik, Bukan Milik Kelompok
JAKARTA – Nada bicara Megawati Soekarnoputri meninggi saat menyinggung arah pengelolaan negara. Di mimbar Universitas Borobudur, Sabtu, 2 Mei 2026, Presiden ke-5 RI itu meluapkan kegelisahannya atas praktik politik yang ia nilai mulai menyimpang dari hakikat republik.
Saat hadir dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat, Megawati menegaskan bahwa Indonesia adalah milik publik, bukan barang dagangan individu atau kelompok tertentu.
”Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?” ujar Megawati dalam orasinya.
Kritik Megawati kali ini menyasar dua poin krusial: wacana perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dan menguatnya budaya “asal bapak senang” di lembaga-lembaga negara.
Menolak Dalih “Biaya Mahal”
Megawati secara terbuka menolak narasi yang kerap digunakan untuk mengubah sistem pemilihan presiden menjadi tidak langsung dengan dalih efisiensi anggaran. Baginya, alasan biaya tinggi adalah argumen yang tidak logis dan mencederai amanat reformasi.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan Pemilu 1955. “Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.
Menurut Megawati, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi kuat. Ia memperingatkan agar tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi, terutama yang berpotensi menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Budaya “Asal Bapak Senang”
Selain isu pemilu, Megawati menyoroti gejala penyeragaman di lembaga legislatif dan yudikatif. Ia mencium aroma mentalitas “siap komandan” yang kini mulai merambah ranah sipil dan hukum. Megawati khawatir, ketika lembaga negara hanya mengikuti satu komando, independensi akan mati dan keadilan pun tergerus.
Ia berbagi pengalaman masa lalunya saat berhadapan dengan aparat yang kerap berlindung di balik perintah atasan tanpa memedulikan kebenaran hukum.
”Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ‘Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan’. No! Siap. Karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” cerita Megawati.
Mengapresiasi Integritas Arief Hidayat
Di tengah kritik tajam tersebut, Megawati memberikan apresiasi khusus kepada Prof. Arief Hidayat. Ia memuji sikap Arief yang pernah menyampaikan dissenting opinion saat menjabat sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bagi Megawati, sikap tersebut adalah simbol integritas intelektual di tengah arus penyeragaman. Ia menutup orasinya dengan seruan kepada kalangan akademisi dan mahasiswa untuk tidak diam.
”Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
