Bupati Pangandaran Perkuat Mitigasi Kekeringan, Jaga Stabilitas Pangan Daerah
PANGANDARAN — Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim global. Langkah ini ditegaskan Bupati Pangandaran saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pertemuan strategis tersebut menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda sejumlah wilayah Indonesia pada tahun ini. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan lahan sawah dan hortikultura guna menjamin ketersediaan pangan nasional.
Strategi Mitigasi dan Adaptasi
Dalam forum tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya respons cepat daerah melalui sejumlah langkah teknis. Beberapa di antaranya meliputi:
- Optimalisasi infrastruktur: Perbaikan jaringan irigasi dan pemanfaatan embung.
- Teknologi air: Percepatan distribusi pompa air dan pembuatan sumur dangkal.
- Manajemen tanam: Penyesuaian pola tanam yang adaptif terhadap kondisi iklim ekstrem.
Bupati Pangandaran menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan pilar utama penyokong ekonomi masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, mitigasi dini menjadi harga mati agar petani tidak terjebak dalam risiko gagal panen (puso).
”Ketahanan pangan adalah aspek krusial bagi stabilitas daerah. Kami berkomitmen penuh mendukung langkah mitigasi ini agar produktivitas tetap terjaga dan kesejahteraan petani terlindungi,” ujar Bupati usai menghadiri rapat tersebut.
Sinergi Lintas Sektoral
Menurut Bupati, penanganan dampak perubahan iklim tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan integrasi kebijakan dari level pusat hingga tingkat desa, terutama dalam hal modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) dan sistem pendataan wilayah rawan kekeringan yang akurat.
”Mitigasi kekeringan memerlukan kerja sama kolektif. Daerah memerlukan dukungan kebijakan dan fasilitas dari pusat, khususnya terkait teknologi pengairan yang lebih efisien,” tambahnya.
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menginisiasi berbagai program penguatan, mulai dari perbaikan saluran irigasi tersier hingga pendampingan intensif bagi kelompok tani. Bupati berharap, melalui sinergi yang dihasilkan dalam Rakornas ini, dampak kekeringan 2026 dapat diminimalisasi secara signifikan.
Menjaga Masa Depan Petani
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa keberlanjutan sektor pertanian berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Stabilitas pasokan pangan di tingkat lokal akan berdampak langsung pada terkendalinya inflasi dan terjaganya daya beli warga.
”Pertanian bukan sekadar urusan bercocok tanam, melainkan menyangkut masa depan masyarakat. Jika sektor ini tangguh menghadapi cuaca ekstrem, maka ketahanan ekonomi warga pun akan terjamin,” pungkasnya.
Dengan keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemkab Pangandaran memastikan akan segera melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian untuk memantau kondisi ketersediaan air di seluruh wilayah kecamatan.
