JAKARTA – Deputi Lingkup Pencegahan juga Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan tidaklah setuju Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengemukakan nama-nama calon menteri ke lembaganya. Diketahui, penyetoran nama-nama calon menteri ke KPK pernah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, nama-nama yang dimaksud diberikan penilaian dengan tiga kategori menggunakan stabilo, yakni merah, kuning, lalu hijau. “Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan,” kata Pahala ketika ditemui di dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/4/2024).
Menurutnya, penilaian yang disebutkan sangat berdampak terhadap karier seseorang. Menurutnya, apabila seseorang diduga melakukan aktivitas pidana korupsi, seharusnya dijalankan tindakan tegas.
“Zalim loh pemukim distabilo-stabilo, kalau terbukti ambil (tangkap), ini menurut saya,” ujarnya.
“Kalau emang ada bukti ambil jangan duga-menduga, nasib penduduk berhenti. Itu pendapat saya,” sambungnya.
Pahala melanjutkan, jikalau hal yang dimaksud dibahas di dalam level pimpinan, ia akan menolak usulan tersebut. “Tapi kalau pun ada saya dalam ratas (rapat terbatas) akan segera nolak, jangan dong, ini pidana. Kalau dibilang ukurannya normatif boleh, tapi kan ini pidana salah atau ngga. Dengan stabilo artinya anda bersalah, kalau bersalah kan udah ada jalurnya, ambil orangnya,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pahala Nainggolan Enggak Setuju Prabowo Tiru Jokowi Setor Nama Calon Menteri ke KPK
