​PANGANDARAN, SPC – Langkah Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menata sistem parkir di kawasan objek wisata pantai mulai menemui ganjalan. Meski bertujuan untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan mengurai kemacetan, kebijakan ini memicu protes dari para pedagang dan pelaku wisata setempat.

​Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, bahkan turun langsung menemui massa di kawasan Pantai Pangandaran untuk berdialog. Dalam pertemuan di pinggir jalan tersebut, warga menyampaikan keberatan mereka terhadap skema penataan lalu lintas yang sedang diuji coba.

​Kekhawatiran Pedagang: Pendapatan Anjlok

​Sejumlah pedagang mengeluhkan lokasi parkir tersentralisasi yang dinilai terlalu jauh dari titik mereka berjualan. Mereka khawatir jarak yang jauh akan membuat wisatawan enggan mampir ke lapak-lapak pedagang lokal.

Baca Juga:Dedi Mulyadi Berang di SMA Baru Pangandaran: Ini Bukan Sekolah, tapi Oven!

​”Nasib ekonomi warga lokal yang menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan di sepanjang pantai harus dipertimbangkan. Pemerintah jangan hanya fokus pada kelancaran lalu lintas saja,” ujar salah satu perwakilan warga saat berdialog dengan Bupati, Selasa (17/2/2026).

​Warna setempat juga mendesak pemerintah agar menyediakan fasilitas pendukung atau aksesibilitas yang memudahkan wisatawan menjangkau area perdagangan. Mereka berharap ada titik temu agar ketertiban lalu lintas tidak mengorbankan kelangsungan usaha kecil.

​Upaya Memberantas Pungli

​Di sisi lain, Bupati Citra Pitriyami menekankan bahwa pembenahan ini dilakukan demi memperbaiki citra pariwisata Pangandaran yang kerap dikeluhkan karena praktik pungli. Ia menilai, banyaknya titik parkir liar yang tidak teratur menjadi celah bagi oknum untuk menarik biaya ilegal kepada wisatawan.

​”Masalah yang paling krusial adalah pungli. Dengan adanya penataan, kita mempersempit ruang gerak oknum,” tegas Citra di hadapan para pelaku wisata.

​Menurutnya, dengan sistem parkir yang terpusat, pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat terkait akan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana kendaraan terparkir di sembarang tempat.

​Masih Tahap Uji Coba

​Merespons protes warga, Bupati Citra menyatakan bahwa kebijakan ini belum bersifat permanen dan masih dalam tahap uji coba. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berdasarkan aspirasi di lapangan.

​”Kebijakan ini akan terus dikaji agar menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun,” pungkasnya.

​Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha tetap mendukung upaya peningkatan kualitas pariwisata agar Pangandaran bisa menjadi destinasi kelas dunia yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak.