SEPUTARPANGANDARAN.COM, DKI Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ketika ini sedang mengembangkan wadah digital Layanan Aparatur Negara guna memacu digitalisasi birokrasi Indonesia.
Mewakili Menteri PANRB, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa jaringan digital yang disebutkan digunakan untuk menyediakan layanan-layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara digital mulai dari pengembangan talenta, pengadaan hingga penyediaan layanan dasar kepegawaian.
“Jadi pada waktu ini kita sedang mendirikan sistem digital tentang pengelolaan ASN atau yang mana kita namanya wadah ASN. Di situ kita akan melakukan beberapa layanan khusus untuk ASN,” kata Rini dalam sela acara Taspen Day dengan tema 'Muda Berkarya Tua Bahagia Bersama Taspen' di dalam Jakarta, Selasa.
Rencananya jaringan yang dimaksud akan diresmikan pada tanggal 31 Januari 2024.
Dengan adanya platform digital digital Layanan Aparatur Negara, Rini menyampaikan para ASN dapat melakukan autentifikasi menggunakan Single Sing-On (SSO) pada portal menggunakan data kependudukan melalui pemanfaatan identitas digital.
“Saat ini masih menggunakan NIK dahulu, nanti kita integrasikan,” terang Rini.
Lebih lanjut, menurut Rini untuk menghadapi tantangan yang tersebut semakin besar ke depan, birokrasi pada waktu ini perlu beradaptasi serta melakukan inovasi dengan cepat.
Beberapa faktor penting perlu diperhatikan, yakni pertama bagaimana teknologi serta digitalisasi menjadi yang paling mendasar di tata kelola birokrasi.
Kedua, semakin sejumlah pegawai yang digunakan didominasi oleh anak muda sehingga adanya pembaharuan skema bekerja, kompetisi semakin ketat, serta pentingnya memiliki soft skill.
Ia mengungkap, perubahan digital yang dijalankan pemerintah bukanlah tentang penambahan aplikasi mobile namun menekankan pada interoperabilitas program yang tersebut ada.
Oleh dikarenakan itu Indonesia juga akan segera memiliki Government Technology atau ‘GovTech’ yang akan mengakselerasi percepatan penerapan digital pada sektor pemerintah. otoritas juga sedang mempercepat adanya 9 layanan prioritas yang dimaksud mencakup seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga Layanan Aparatur Negara.
"Tadi kan akan ada GovTech yang akan membangun, tentu hanya sekarang telah mulai disiapkan. Beberapa kementerian telah menyiapkan dari Kementerian Komunikasi dan juga Informasi, dari PAN-RB, dari Kementerian BUMN," ujar Rini.
