Pengurus BPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, telah menemui Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, dikediamannya, Senin (26/7/2021).
Kedatangannya untuk menyampaikan beberapa usulan menanggapi keputusan perpanjangan PPKM Level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang.
“Sehubungan dengan telah berakhirnya PPKM Darurat dan diperpanjangnya PPKM Level 4, maka Pengurus BPC PHRI Kabupaten Pangandaran melakukan rapat pada hari Minggu 25 Juli 2021 malam,” kata Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, Senin (26/7/2021).
“Ada 7 point usulan hasil dari rapat tadi malam dan sudah kita sampaikan kepada Bupati Pangandaran,” ujarnya.
Ke tujuh poin usulan tersebut, sebagai berikut :
1. Pariwisata mohon dibuka mulai tanggal 29 Juli 2021 karena mulai tanggal 26-28 Juli 2021 akan digunakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelaku pariwisata.
2. Pembukaan pariwisata dengan prokes ketat dan penerapan sanksi yang mengikat kepada seluruh pelaku wisata.
3. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Obwis Pangandaran harus menunjukkan
sertifikat vaksinasi dan dilakukan tes rapid antigen di pintu masuk obwis
Pangandaran, dengan pengawasan petugas di pintu masuk obwis Pangandaran.
4. Setiap hotel wajib membuat spanduk himbauan dalam ukuran besar, yang berisi tentang himbauan prokes dengan benar dan termasuk sanksi penutupan obwis Kabupaten Pangandaran jika terjadi pelanggaran prokes.
5. Makan pagi di hotel dilakukan dengan sistem nasi kotak dan diantar ke kamar masing-masing.
6. Restoran/rumah makan/cafe diperkenankan buka sampai pukul 20.00 dan okupasi keterisian meja 50% dari kapasitas tempat duduk dan pengunjung hanya diperkenankan 20 menit untuk dapat makan ditempat dengan menerapkan prokes ketat.
7. Setiap komunitas pelaku wisata memberikan data anggotanya yang sudah divaksin, untuk mengetahui sejauhmana pelaku wisata yang sudah di vaksin.
“Kita berharap pariwisata di Pangandaran kembali dibuka pada 29 Juli 2021. Kalau dikabulkan, pada 26 hingga 28 Juli 2021 akan kita sosialisasi kan ke seluruh anggota.” terang Agus.
Namun, lanjut Agus, semuanya tergantung pertimbangan pemerintah. Karena keputusan yang diambil, tentu berdasarkan berbagai pertimbangan dari segala aspek.
“Kita tetap akan mendukung apapun keputusan pemerintah. Namun kita berharap usulan yang kita sampaikan dapat menjadi pertimbangan,” ucap Agus.***
