Merah Putih. dengan – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta dikejutkan dengan Pemprov yang baru menemukan 194.000 warga Jakarta yang tidak tinggal di ibu kota.
“194.000 itu bukan jumlah yang kecil, pasti terakumulasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jika kita bisa merespon data kependudukan ini, pasti akan meningkatkan keadilan bagi warga Jakarta,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggar Wicitra Sastroamidjojo.
Baca juga:
Dampak penonaktifan NIK KTP DKI
Ara, sapaan Anggara, juga meminta Pemprov DKI melakukan pemutakhiran data kependudukan di DKI secara berkala.
“Kalau tidak ada sistem pemutakhiran data kependudukan pasti terjadi karena mobilitas di Jakarta cukup tinggi. Misalnya banyak keluarga pengantin baru pindah ke kota perbatasan ke Jakarta,” ujarnya.
“Ini yang menjadi perhatian kami karena implikasinya bisa ke banyak hal. Salah satunya bansos tidak jalan karena yang ganti masih dapat jatah,” lanjutnya.
Baca juga:
Disdukcapil menemukan 194.000 NIK dari WNI yang tidak berdomisili di Jakarta
Wakil Ketua Komisi E meminta Pemprov DKI melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala melalui perangkat pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW dan RT) serta kader dasawisma.
“Kami merancang sistem agar pelaporan warga yang baru pindah atau pindah dari masing-masing daerah difasilitasi oleh pengurus daerah. Karena merekalah yang paling tahu perubahan di setiap daerah. Kalau ada yang baru pindah masuk atau pindah, laporkan langsung ke kelurahan dan segera perbarui data kependudukannya,” ujarnya. (asp)
Baca juga:
Mendesak golput menjadi alasan pemprov menonaktifkan NIK bagi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta
