PANGANDARAN, SPC – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pangandaran melayangkan sejumlah kritik tajam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi bersama Satgas MBG yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Jumat, 6 Maret 2026.

​Diskusi yang berlangsung selama dua jam mulai pukul 09.00 WIB ini dipicu oleh berbagai laporan mengenai kendala teknis dan manajerial di lapangan. Koordinator lapangan audiensi, Tian Kadarisman, menegaskan bahwa pemuda Pangandaran berkepentingan memastikan program nasional ini berjalan tanpa celah.

​Lima Poin Krusial Evaluasi MBG

​Dalam audiensi tersebut, KNPI memaparkan lima poin utama yang dianggap menjadi titik lemah pelaksanaan program MBG di Pangandaran:

  1. ​Kelayakan Menu: Standar gizi dan variasi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
  2. ​Pengelolaan Dapur SPPG: Efektivitas dan kebersihan dapur sentral.
  3. ​Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL): Dampak lingkungan dari aktivitas produksi makanan skala besar.
  4. ​Profesionalitas Pengelola: Kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan program di lapangan.
  5. ​Mekanisme Pengawasan: Lemahnya evaluasi berkala yang berdampak pada lambatnya penanganan keluhan.

​”Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar berjalan, tapi benar-benar memberikan dampak gizi yang optimal bagi generasi muda tanpa menyisakan masalah lingkungan seperti limbah,” ujar Tian Kadarisman.

​Respons Pemerintah Daerah

​Audiensi ini dihadiri oleh jajaran petinggi Pemkab Pangandaran, di antaranya Asisten Daerah II Untung Saepul Rokhmat, Staf Ahli Bidang Ekonomi Hj. Tini Nurmasari, serta Kepala Dinas LHK Irwansyah.

​Menanggapi tuntutan KNPI, Satgas MBG Kabupaten Pangandaran menyatakan akan menjadikan poin-poin tersebut sebagai bahan evaluasi internal segera. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki skema pengawasan dan memastikan instalasi pembuangan limbah (IPAL) memenuhi standar kesehatan lingkungan agar tidak merugikan warga sekitar area dapur.

Baca Juga:Jaring Pajak di Bunderan Emplak: Ikhtiar Mengejar Kendaraan yang Alpa Daftar Ulang

​”Kami mengapresiasi kontrol sosial dari teman-teman KNPI. Masukan ini menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalitas pengelola di lapangan,” ungkap perwakilan Satgas dalam pertemuan tersebut.

​Pengamanan Ketat dan Kondusif

​Jalannya audiensi mendapatkan pengawalan ketat dari personel gabungan. Sebanyak 30 personel dari Polres Pangandaran, Kodim 0625/Pangandaran, dan Satpol PP bersiaga di lokasi.

​Di bawah pimpinan IPTU Nurjaman, pengamanan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi eskalasi massa. Hingga pertemuan berakhir pada pukul 11.00 WIB, situasi di lingkungan Setda Pangandaran dilaporkan tetap kondusif dan tertib.

​Ketua DPD KNPI Pangandaran, Wahyu Hidayat, yang turut memantau jalannya diskusi, berharap komitmen Satgas bukan sekadar janji di atas kertas. KNPI berencana akan terus melakukan pemantauan independen terhadap realisasi perbaikan program MBG dalam beberapa pekan ke depan.