SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas mulai merancang pengembangan sistem ekologi transportasi masyarakat berbentuk bus listrik pada Bali. Dalam hal ini merekan turut bekerja serupa dengan pemerintahan Korea Selatan (Korsel).

Informasi yang disebutkan dipaparkan secara langsung oleh Deputi Lingkup Kemaritiman dan juga Informan Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati. Dia menjelaskan bahwa pengembangan bus listrik diadakan untuk target emisi nol bersih pada 2060.

Vivi menulai bahwa selama ini transportasi merupakan sector kedua tertinggi penyumbang emisi. Maka dari itu pihaknya mulai mengembangkan habitat bus listrik di area Bali, khususnya di area wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, kemudian Tabanan (Sarbagita).

“Jadi Bali memberikan wadah mengujicobakan instrumen. Pastinya ada trial and error, jadi bukanlah hanya saja belajar yang mana baiknya, tapi juga kelemahannya, cari solusinya mudah-mudahan tiga tahun ini Bali bisa saja menjadi model sukses untuk kita kembangkan di tempat 20 kota besar lainnya,“ kata dia, diambil dari Antara.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa pengembangan lingkungan yang digunakan maksud adalah infrastruktur pendukung bus listrik, mulai dari pengadaan busnya, stasiun pengisian daya, rute, trotoar, hingga menyiapkan operator di tempat lapangan.

Proyek uji coba sistem kendaraan listrik lalu pengembangan peta jalan pembangunan ekonomi transportasi hijau di area Bali ini bernilai 8,8 jt dolar AS. Pelaksanaannya turut didukung oleh mitra kedua negara, yaitu Global Green Growth Institute (GGGI).

Menurut Vivi, GGGI akan membantu di hal studi kelayakan, pelaksanaan, finansial, serta penyediaan bus listrik sampai sistem ekologi pendukungnya. Bantuan tersebut, jelas dia, akan diberikan sampai Desember 2027 mendatang.

Kepala Perwakilan GGGI Indonesia Jaeseung Lee menyatakan bahwa ini merupakan kerja sebanding pertama dengan otoritas Indonesia pada sektor kendaraan listrik setelahnya 10 tahun menjadi mitra.

Jaeseung Lee menilai bahwa Kementerian PPN/Bappenas harus memikirkan keinginan penduduk sendiri agar menarik minat publik pada menggunakan transportasi publik. Salah satunya adalah menyediakan layanan yang nyaman namun tetap saja murah.

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di dalam atas? Mari bergabung di dalam membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Sumber: tempo