SEPUTARPANGANDARAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar rapat paripurna penetapan kesepakatan Rancangan Awal atau Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2021-2026.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, meski RPJMD masih dalam bentuk Ranwal, pihaknya menginginkan keterlibatan masyarakat dioptimalkan.
“Kemarin saya perintahkan Pansus untuk bertemu dengan stakeholder, masyarakat, untuk mendengarkan harapan dari mereka,” kata Asep Senin (5/4/2021).
Kemudian, pansus juga menyampaikan atau menyosialisasikan terkait aturan dalam perancangan RPJMD. Biasanya, masyatakat itu berpikir yang teknis – teknis saja, tapi dihari berikutnya usulan-usulanya sudah bagus dan lebih makro.
“Ke depannya dalam setiap perencanaan juga harus menerima masukan dari masyarakat. Karena RPJMD ini menjadi panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, RPJMD ini bukan hanya milik pemerintah, namun juga milik masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Apakah RPJMD ini menjadi cita-cita pemekaran, apakah RPJMD ini mewakili keinginan masyarakat, itu sangat penting.
“Dalam penyusunan RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan RPJM Provinsi. Kemudian RPJMD ini harus selaras dengan rencana tata ruang dan kita ini punya rencana tata ruang hingga 2038,” tuturnya.
Asep menambahkan, RPJMD 2021-2026 harus menjadi titik sambung dengan RPJMD sebelumnya. Maka harus selaras, apalagi Pangandaran punya RPJP sampai tahun 2025.
“Dalam penyusunan ini, DPRD juga mengusulkan terkait optimalisasi pertanian dan ketahanan pangan. Karena sektor pertanian tidak terpengaruh oleh pandemi Covid -19, jadi harua digenjot,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyebutkan, dalam Ranwal RPJMD 2021-2026 tersebut ada lima misi. Antara lain keagamaan, ekonomi, peningkatan SDM, reformasi birokrasi dan peningkatan infrastruktur.
“Setelah ini kami akan melaksanakan Musrenbang. Dan eksekutif sudah membuka konsultasi publik untuk masyarakat. Intinya ini merupakan bagian utuh dan prinsip janji kampanye kepala daerah pada Pilkada 2020,” sebutnya.***
