SEPUTARPANGANDARAN.COM, Jakarta – Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukan perlu dimasukkan dalam visi juga misi pasangan calon presiden juga calon duta presiden, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, program itu sudah berjalan sejak pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian presiden Joko Widodo, sehingga Prabowo-Gibran tinggal melanjutkan.
“(Yang ditampilkan dalam visi kemudian misi) sesuatu yang mana dianggap baru, apalagi ada perhatian khusus terhadap generasi Z lalu milenial ini harus menjadi skala prioritas,” kata Herman saat ditemui dalam kompleks parlemen, Kamis, 2 November 2023.
Menurut Herman, visi kemudian misi Prabowo-Gibran adalah aspirasi publik saat ini. Selain itu, pihaknya lebih tinggi fokus pada pemilih muda oleh sebab itu menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat hampir 54 persen pemilih dari generasi muda.
“Visi lalu misi (Prabowo-Gibran) ini menampilkan sesuatu yang digunakan baru,” kata dia.
Dia memperlihatkan dalam hal pangan. Herman menyatakan hambatan pangan berpotensi terus menjadi hambatan kedepannya. Karena itu, dia menilai hal itu harus diprioritaskan, tentunya tanpa menyingkirkan program-program prioritas lain.
“Bagaimana dengan pelanggaran HAM masa lalu? Ya berjalan,” kata dia. “Semua penting, tapi ada sesuatu hal baru yang dimaksud harus diangkat agar menjadi hal penting.”
Pasangan Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka tak memasukkan masalah penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dalam visi misi yang digunakan mereka serahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mendaftar sebagai pasangan capres dan juga cawapres. Mereka cuma menuliskan program untuk mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang mana berkeadilan, serta keamanan yang tersebut profesional. Mereka tak memasukkan visi misi persoalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ketua Prabowo Mania 08 Tantang Ganjar Ungkap Aktor Pelanggaran HAM 27 Juli 1996
Sebelumnya, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar HAM, terutama kasus 27 Juli 1996 jika berhasil menjadi presiden. Dia menilai penuntasan kasus pelanggaran HAM jangan hanya saja dijadikan isu dalam visi kemudian misi di area awal saja.
“Saya nantangin, berani bukan Ganjar teriak aktor pelanggar HAM?” kata Immanuel yang akrab disapa Noel saat dihubungi Rabu, 1 November 2023. “Biar tidak ada seperti presiden infotainment.”
Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 1996 yang mana dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tempat Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang tersebut dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 1993), diserbu oleh kelompok pendukung Soerjadi (Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 1996), yang dimaksud didukung ratusan aparat kepolisian.
Selanjutnya, Prabowo masih dihantui isu pelanggaran HAM
- 1
- 2
- Selanjutnya
Sumber: tempo
