MerahPutih.com – Penyusunan daftar pemilih asing pada Pemilu 2024 merupakan hal yang patut diperhatikan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty meminta Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) mengawal penyusunan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat.
Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
Baca juga:
16 calon anggota Bawaslu DKI lolos tes tertulis dan psikotes
“Karena tanggal 20 dan 21 Juni 2023 adalah waktu kita mengawal persiapan DPTLN. Jadi semuanya harus siap,” ujarnya dalam diskusi daring yang dikutip di Jakarta, Kamis (8/6).
Dalam diskusi yang dihadiri Panwaslu LN di beberapa negara itu, Lolly mengingatkan perlunya mengikuti prosedur perundang-undangan.
“Intinya pengawasan terhadap penyusunan DPTLN adalah sesuai dengan prosedur yaitu Undang-Undang dan PKPU (Peraturan KPU)”, ujarnya.
Ditambahkannya, yang juga penting dalam mengawal penyusunan DPTLN adalah penggunaan data yang akurat.
“Data yang akurat artinya, ketika ada nama yang masuk dalam DPT-LN, kita bisa dihitung sebagai data dari pemilih yang keluar (ditentukan)”, ujarnya.
Baca juga:
Bawaslu Perkuat Tata Kelola Teknologi Informasi Cegah Kebocoran Data Selama Pemilu 2014
Jika ditemukan data yang tidak sinkron, lanjutnya, perlu dilakukan koordinasi dengan PPLN.
“Sehingga data beberapa pemilih bisa dicoret. Koordinasi (juga) dengan KBRI dan KJRI,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlu diketahui prosedur seperti pemberian data yang tidak diketahui sesuai dengan Pasal 29 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Pemilu dan Pemilu.
“Kalau sudah berkoordinasi, masih ditemukan masalah, perlu menandai data yang tidak diketahui. Jangan lupa tandai dan segera koordinasikan dengan Bawaslu RI (pusat),” jelasnya.
Lolly berharap pengawasan terhadap persiapan DPTLN dapat berjalan maksimal.
“Kuncinya adalah prosedur yang benar, data yang akurat. Karena data yang akurat akan meminimalisir pihak yang berniat curang atau melanggar,” ujarnya. (Knu)
Baca juga:
Bawaslu libatkan PPATK untuk OJK dalam pengawasan dana kampanye
