MerahPutih.com – Partai Buruh memanfaatkan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2023 untuk mendeklarasikan koalisi rakyat kecil untuk menyeimbangkan koalisi besar.

Presiden Partai Buruh kata Iqbal mengatakan koalisi akan dipimpin oleh partai politik non-parlemen dan partai politik baru. Mereka akan bersama akademisi, aktivis, serikat pekerja, serikat petani, nelayan, mahasiswa, aktivis lingkungan, aktivis HAM, aktivis perempuan dan gerakan sosial lainnya.

Baca juga

Ganjar Pranowo Nyapres, Partai Buruh mengklaim seperti yang diharapkan

“Ini untuk melawan hegemoni partai politik besar yang merasa tahu bagaimana membangun Indonesia dan sistem demokrasi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Kamis (27/4).

Iqbal menyampaikan, rencana pembentukan koalisi besar parpol dinilai merugikan demokrasi. Karena itu, Partai Buruh akan membentuk koalisi kecil untuk melawan.

Koalisi kecil ini akan melawan secara konstitusional yaitu menghapus president threshold, parlementer threshold dan membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga

Partai Buruh Ajak Semua Partai Anyar Ajukan Uji Ambang Batas Parlemen ke Mahkamah Konstitusi

Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh kelompok elit partai politik yang hanya mencari kekuasaan, tanpa memiliki ide besar untuk membangun Indonesia menjadi negara yang sejahtera.

Baca juga:  Presiden Jokowi akan Tinjau Pasar Cihapit hingga Stadion Si Jalak Harupat

“Untuk itu, Partai Buruh mengajak parpol nonparlementer dan parpol baru, serta elemen masyarakat untuk bersatu, membendung sistem demokrasi terpimpin,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, Partai Buruh nantinya akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan presiden-wakil presiden pada Pilpres 2024 yang akan ditentukan oleh KPU. Namun, dukungan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk koalisi partai politik.

Ketua Tim Pemenangan Khusus Partai Buruh, kata Salahuddin Dijelaskan, ada alasan Partai Buruh nantinya mendukung salah satu pasangan calon yang tidak akan diwujudkan melalui model koalisi.

Pertama, alasan politik. Salah satu program prioritas Partai Buruh adalah pencabutan UU Hak Cipta Ketenagakerjaan.

“Akibatnya, mengambil sikap terhadap parpol pendukung omnibus law,” kata Said. (Knu)

Baca juga

Partai Buruh memilih 4 kelompok DPS



Source link