Reformasi Birokrasi (RB) terus dilakukan pemerintah agar birokrasi Indonesia semakin lincah dalam melayani dan berdampak pada masyarakat.
“Bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan seonggok kertas, dan yang ketiga harapan Bapak Presiden, birokrasi kita lincah”, kata Menteri Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ) usai menghadiri Rapat Paripurna Kabinet (SKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (03/02).
Menurut menteri PANRB, untuk mewujudkan birokrasi yang agile, terlebih dahulu perlu dilakukan pembenahan birokrasi secara internal, salah satunya di bidang kepegawaian.
“Sekarang sudah kita kurangi dari sebelas proses menjadi tiga proses bisnis. Jadi ASN lebih mudah mengurus promosi, mutasi, sekarang. lebih gesit”, tegasnya.
Adapun reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya saat ini sedang mendorong kerja birokrasi yang kolaboratif agar semakin berdampak pada masyarakat.
Kementerian PAN dan RB, lanjutnya, meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam tematik BPR yang fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi dan belanja produk rumah tangga.
“Dengan demikian, daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi melalui e-katalog lokal tentu akan mengalami peningkatan nilai RB yang lebih baik. Begitu juga dengan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Menteri PANRB mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penyederhanaan parameter penilaian BPR dari 256 komponen menjadi 26 komponen.
“Yang terpenting siapa melakukan apa, harus jelas. Untuk itu kami juga menyiapkan parameter indikatornya dengan baik, dulu RB banyak komponen nilai, ada 259, sekarang dampaknya langsung terukur 26”, ujarnya.
