SEPUTARPANGANDARAN.COM, JAKARTA – Jelang pemilihan 2024 , netralitas pemerintah terus disangsikan banyak elemen masyarakat. Mereka memohonkan pemerintah netral sehingga mampu menciptakan Pemilihan Umum yang dimaksud jujur kemudian adil.
Sekjen DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Fajar Budiman meminta seluruh pemangku kepentingan menyelamatkan demokrasi Indonesia dari praktik urusan politik dinasti lalu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dia juga merasa prihatin terhadap dugaan keberpihakan para pelopor negara terhadap salah satu paslon.
“Peringatan keras juga para pengurus negara untuk berhenti melakukan pelanggaran etik. Kita harus mirip serupa menjaga proses demokrasi yang dimaksud adil, jujur lalu bermartabat. Praktik kotor yang dimaksud telah menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat yang dimaksud semakin hari semakin membesar, katanya di siaran pers, Kamis (8/2/2024).
Dia juga menyoroti Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang secara terang benderang menyokong paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Keberpihakan yang disebutkan telah terjadi melanggar isi sumpah Presiden juga konstitusi.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan mengecam dari kalangan guru besar, mahasiswa, serta aktivis di area beberapa universitas di tempat Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap kebijakan pemerintah Jokowi lantaran merusak demokrasi kemudian ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.”Semestinya Presiden memberikan sikap contoh atau teladan yang digunakan baik pada jelang pemilihan raya 2024 agar sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 43 ayat (1) juga (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Orang negara Indonesia,” jelasnya.
Fajar juga menyoroti pembagian bansos yang dimaksud masif dilaksanakan jelang pemilihan 2024. Dia menduga hal itu untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia mengamati Jokowi telah dilakukan menurunkan harkat serta martabat seseorang Presiden. ”Semestinya KPK mengusut tuntas kegiatan bansos yang disebutkan guna kepentingan hukum semata,” imbuhnya.
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab menghadapi kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden serta konstitusi. Dia memohon Jokowi mengambil sikap yang tersebut bijaksana untuk menjaga demokrasi.
Sumber Sindonews
