Komisi untuk Orang Hilang kemudian Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia () pada tahun keempat pemerintahan -Ma’ruf Amin. Mereka menyoroti kekerasan berbasis investasi.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menuturkan setidaknya terdapat 211 proyek lalu 13 program prioritas yang dimaksud mana menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi modal (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun.
Menurut dia, besarnya hitungan yang dimaksud disebut berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali HAM, ruang hidup rakyat juga juga kerusakan lingkungan.
“Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan perkembangan dalam beberapa daerah dalam area Indonesia nyatanya tak berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM serta penjaminan ruang hidup masyarakat,” ujar Dimas dalam konferensi pers ‘Laporan 4 Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin’ di area tempat Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).
Dimas mengatakan arahan Jokowi yang tersebut digunakan berupaya memfokuskan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) di area dalam tahun 2023 serta juga 2024 beriringan dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan pelanggaran HAM berbasis perkembangan sejatinya tidaklah semata-mata sekali muncul dalam sektor PSN saja, tetapi juga dalam beberapa proyek lain khususnya sumber daya alam.
“Setidaknya berdasarkan pemantauan yang digunakan dimaksud sudah pernah kami lakukan, selama empat tahun periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terdapat 964 peristiwa pelanggaran HAM yang dimaksud dimaksud terjadi pada sektor sumber daya alam serta pembangunan,” imbuhnya.
Tiga daerah dengan tingkat pelanggaran tertinggi berada di dalam dalam Sumatera Utara dengan 84 peristiwa; Riau dengan 81 peristiwa; serta juga Jawa Barat dengan 80 peristiwa.
Adapun institusi pelaku dominan pelanggaran HAM sektor sumber daya alam serta pengerjaan adalah swasta dengan 732 peristiwa, kepolisian dengan 178 peristiwa, dilanjutkan pemerintah dengan 113 peristiwa serta juga TNI dengan 20 peristiwa.
Dimas menilai urusan kebijakan pemerintah keberpihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah dilakukan lama mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden dapat memperhatikan prinsip universalitas HAM dalam berjalannya setiap perkembangan yang digunakan hal itu menjadi prioritas pemerintah,” kata Dimas.
Pembangunan mengorbankan HAM
Sementara itu, AII lebih banyak besar berjauhan menilai pembangunan sektor kegiatan ekonomi selama sembilan tahun kepemimpinan Jokowi dilaksanakan dengan mengorbankan HAM lalu derita hidup rakyat kecil.
“Masyarakat adat serta juga komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan warga sengaja dibungkam demi kebijakan percepatan investasi,” kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid melalui keterangan tertulis.
 Insert – Konflik Agraria Era Presiden Jokowi. (Basith Subastian/CNN Indonesia) |
Berdasarkan data AII, selama periode Januari 2019-Mei 2023 setidaknya terjadi 44 serangan fisik juga digital dengan sedikitnya 202 korban pembela HAM lingkungan lalu penduduk adat.
Usman mengambil contoh beberapa orang pelanggaran HAM terkait dengan proyek pembangunan. Pertama, perihal kasus yang tersebut mana dialami oleh warga Nagari Air Bangis. Usman menjelaskan warga menolak rencana PSN kilang minyak juga petrokimia dengan luas konsesi 30 ribu hektare sebab menyerobot lahan warga.
“Namun, aksi berunjuk rasa itu ditanggapi secara represif dengan pengerahan kekuatan oleh aparat keamanan yang dimaksud yang memulangkan secara paksa para pemrotes, disertai penangkapan atas 18 orang warga, mahasiswa, lalu aktivis serta intimidasi juga juga kekerasan atas sedikitnya empat jurnalis peliput aksi,” tutur Usman.
Peristiwa kedua terkait Rempang. Pada 7 September 2023, terang Usman, aparat Polda Kepulauan Riau melakukan kekerasan lalu juga intimidasi terhadap rakyat Pulau Rempang-Galang, Batam, hanya saja belaka akibat menolak direlokasi imbas PSN “Rempang Eco City”. Proyek yang tersebut berdampak pada pengusiran permukiman warga.
“Kekerasan aparat itu mengakibatkan pada tertangkapnya enam orang warga serta puluhan warga lainnya luka-luka. Bahkan, ratusan murid sekolah harus menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata aparat di area tempat sekolah,” kata Usman.
Ia menyatakan dua kasus hal hal itu merupakan contoh praktik kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Ia turut menyalahkan Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud hal itu mempunyai andil besar terhadap kekerasan dalam tanah air.
“Rapor merah ini harus diperbaiki segera,” pungkas Usman.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, Deputi II Abetnego Tarigan, serta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini untuk memohon respons atas penilaian KontraS kemudian AII. Namun, hingga berita ini ditulis, dia belum memberikan jawaban.
Di luar persoalan pada atas, Presiden Jokowi mengakui kemudian juga menyesalkan adanya kasus pelanggaran HAM berat terjadi dalam tempat Indonesia. Dia menyebut ada 12 kasus pelanggaran HAM berat.
“Dengan hati yang tersebut dimaksud tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi pada berbagai peristiwa,” kata Jokowi dalam konferensi pers di tempat area Istana Merdeka, Rabu (11/1).
Sumber: CNN Indonesia
