Jember, Jawa Timur – Pengamat urusan politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal menilai bahwa dukungan Partai Demokrat ke Prabowo Subianto dapat mengacaukan skenario Presiden Joko Widodo.
"Pertama problematik secara arah strategis Koalisi Indonesia Maju juga kedua, problematik secara prinsip etika Partai Demokrat," katanya di dalam Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
Ia mengatakan bergabung-nya Partai Demokrat dengan mencapreskan Prabowo mampu problematik bagi skenario Presiden Jokowi atas arah Koalisi Indonesia Maju, akibat Jokowi terbaca mengambil bagian menentukan kemana arah koalisi itu.
"Koalisi besar yang dipimpin Gerindra itu diperkuat oleh partai urusan politik kabinet Jokowi yaitu Golkar, PAN, PSI serta yang dimaksud non-kabinet yakni Partai Garuda, Partai Gelora kemudian dua partai non-partisipan pemilihan umum 2024 yaitu Partai Berkarya dan juga Partai PRIMA," tuturnya.
Menurutnya semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju juga Prabowo menyatakan tegak lurus untuk melanjutkan semua kebijakan lalu program Jokowi.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih menitipkan pesan kepada Prabowo untuk juga mengusung spirit perubahan, padahal, Prabowo kukuh menegaskan melanjutkan total program Jokowi.
Ia menilai bahwa dukungan Jokowi terbaca lebih lanjut ke arah Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo, meskipun Jokowi adalah petugas atau kader utama PDI Perjuangan.
"Sebaliknya, Partai Demokrat ketika masih berada dalam Koalisi Perubahan, baik SBY lalu AHY sangat keras mengkritisi kebijakan Jokowi. Bahkan PDIP juga kerap ingatkan Demokrat agar tiada ganggu Jokowi," ucap pakar komunikasi kebijakan pemerintah Unej itu.
Jika dalam konteks kritik keras SBY kepada Jokowi selama ini maka dapat diartikan Partai Demokrat ambil posisi ingin mengambil bagian mengontrol jangan sampai keterlibatan Jokowi semakin dalam dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju.
Padahal, Prabowo kemudian ketua umum partai besar di tempat koalisi itu sebelum Partai Demokrat bergabung, memang terkesan sangat tegak lurus pada arahan Jokowi.
Persoalan kedua, selama sembilan tahun Partai Demokrat nyaris total menjalankan fungsi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Puncaknya ketika masih berada dalam Koalisi Perubahan bersama NasDem dan juga PKS, Demokrat gencar menguatkan basis kader dan juga simpul pemilihnya bahwa jiwa, prinsip etik kemudian strategi partai adalah gelora perubahan.
"Landasan etik itu bisa jadi menjadi persoalan penting lalu membingungkan di dalam basis kader lalu kantung kata-kata pemilih Partai Demokrat, namun sebagian kader lalu pemilih menghendaki Demokrat tetap kembali ke Koalisi Perubahan," katanya.
Iqbal menjelaskan elite Partai Demokrat sudah memutuskan bergabung ke koalisi yang tersebut justru total ingin melanjutkan program dan juga kebijakan pemerintahan Jokowi yang digunakan selama ini banyak dikritik keras oleh prinsip etik Demokrat.
"Bisa jadi, problem etik sangat potensial malah menggerus pengumuman dukungan elektoral dari kader dan juga pemilih Partai Demokrat pada Pilpres 2024," ujarnya.
Sumber: Antara
