PANGANDARAN, SPC – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempertegas komitmennya dalam menjaga transparansi publik dengan merilis rincian posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memantau langsung arus keuangan daerah demi pembangunan yang lebih terpercaya.

​Berdasarkan data terbaru dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, posisi saldo kas daerah per 13 Maret 2026 tercatat sebesar Rp 27.346.935.150.

​”Keterbukaan informasi pengelolaan anggaran adalah kunci untuk pembangunan Pangandaran yang lebih baik dan terpercaya,” tulis keterangan resmi BKAD Pangandaran dalam pengumuman resminya, Jumat (13/3/2026).

​Dinamika Pendapatan dan Belanja

​Pergerakan angka ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah dalam satu pekan terakhir. Pada 6 Maret 2026, saldo awal tercatat berada di angka Rp 35.973.966.529.

​Dalam kurun waktu 6 hingga 12 Maret 2026, Pemkab Pangandaran berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp 2.296.864.881. Pendapatan ini bersumber dari berbagai instrumen, mulai dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 467,9 juta, Pajak Daerah Rp 1,46 miliar, hingga Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat senilai Rp 250 juta.

​Di sisi lain, pada periode yang sama, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 10.923.896.260. Alokasi ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor vital, di antaranya:

Baca Juga:Berapa Kekayaan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami? Ini Detail Lengkapnya
  • ​Belanja Modal: Rp 4,37 miliar
  • ​Belanja Pegawai: Rp 2,53 miliar
  • ​Belanja Barang dan Jasa: Rp 1,94 miliar
  • ​Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan: Rp 1,22 miliar
  • ​Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp 848,5 juta

​Komitmen Pengawasan Bersama

​Melalui rilis data ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal pembangunan daerah. Transparansi seperti ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

​Hingga 13 Maret 2026 pukul 07.00 WIB, sisa saldo kas yang tersedia diharapkan tetap mampu menopang operasional pelayanan publik serta kelanjutan proyek pembangunan di daerah tujuan wisata internasional tersebut.