MerahPutih.com – Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041. Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda.
Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam tata kelola pemerintah daerah.
Baca Juga
Safari Ramadan di Aceh, AHY Nyatakan Akan Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus
Wahana Visi Indonesia (WVI) mengenalkan Program USAID Kolaborasi ke publik. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama OAP melalui optimalisasi pengelolaan dana (Otsus) secara tepat sasaran.
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu menjelaskan program ini merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
“Sejak 2022, program ini telah berlan di Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side),” kata Caroline dalam media meeting di Jakarta, Senin (31/7).
Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus-Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Fransina Kaaf, menyebut ada dua modul pembelajaran yang disusun USAID Kolaborasi dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan Otsus.
USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian, kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga
DPD dan Pemerintah Duduk Bareng Bahas RPP Pelaksanaan Otsus Papua
Fransina saat ini juga tercatat sebagai pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi. Dia mengaku banyak menerima manfaat selama mengikuti program, terutama terkait pengetahuan tentang pengelolaan dana Otsus.
Senada disampaikan Selviana Indira selaku salah satu tokoh penggerak warga. Dia menyebut Program USAID Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat, khususnya OAP guna memahami hak mereka dalam pengelolaan dana Otsus.
Indira juga menerangkan Program USAID Kolaborasi memberikan kesempatan kepada warga untuk menilai program Otsus yang sudah bergulir. Termasuk, melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah.
Pada beberapa kegiatan USAID Kolaborasi, warga dan pemda bisa langsung menerapkan solusi praktis dari permasalahan yang ditemukan. Kegiatan edukasi telah menjangkau 1.088 masyarakat dengan melibatkan 57 tokoh penggerak sebagai fasilitator.
“Saya terpilih menjadi tokoh penggerak di kampung karena mewakili kaum perempuan dan anak muda. Setelah ikut polici bootcamp, saya juga mendapat kesempatan untuk mewakili kampung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)” kata Indira.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Nasional WVI Angelina Theodora menyampaikan pihaknya sebagai organisasi fokus anak mengapresiasi dukungan USAID dalam program USAID Kolaborasi tersebut.
“Kami berharap pengelolaan dana otsus yang dilakukan tepat sasaran ini akan menyejahterakan anak-anak di Papua,” kata Theodora.
USAID Kolaborasi juga memberikan ruang pada berbagai pihak untuk terlibat dalam program melalui kegiatan Multi Stakeholders Forum (MSF), pembentukan (Sustainable Development Goals) SDG’s Center bekerja sama dengan sejumlah Universitas di Papua, forum diskusi bersama dengan komunitas lokal dan juga media.
Program USAID Kolaborasi akan berlangsung hingga 2027, diimplementasikan oleh Yayasan kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra yaitu Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (Pon)
Baca Juga
Program Afirmasi Otsus Papua Diusulkan Rekrut 2.000 Tamtama TNI AD
