Seharusnya, Badan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) berbicara tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, KAHMI tidak bisa menjadi humas (humas) Presiden Jokowi atau Istana Negara.

Apalagi, ada alumni HMI yang mencalonkan diri sebagai calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024. Presiden KAHMI Jaya M Syaiful Jihad mengungkapkan, tugas KAHMI bukan menjadi humas Presiden Jokowi.

“Tugas KAHMI adalah memastikan demokrasi di negara ini berjalan tertib, tidak ada cegukan kekuasaan bagi wakil presiden siapapun. Mereka adalah anak bangsa,” kata Syaiful dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (6/6).

Maka, kata dia, KAHMI juga harus melindungi sumber daya alam Indonesia agar bisa menjadi penerimaan negara dan berkeadilan. “Itu tidak dikendalikan oleh segelintir orang,” balasnya.

Menurutnya, seharusnya KAHMI mengingatkan Presiden Jokowi untuk terus menjaga lingkungan. Langkah pertama adalah membatalkan rencana ekspor pasir karena dapat merusak lingkungan. “KAHMI tidak boleh jadi humas istana. Tapi harus cawe-chawe agar demokrasi berjalan sehat dan taat hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

“KAHMI Jaya istiqomah menunaikan amanah Kanda Taufik memenangkan Presiden Anies 2024-2029,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang beberapa elit KAHMI ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Presidium MPR Kahmi Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pertemuan itu menyentuh berbagai isu politik. Salah satunya adalah menggelar Pemilu 2024.

“Pak Jokowi juga menyampaikan harapannya siapa pun yang terpilih tentunya harus melanjutkan proses kesinambungan,” kata Doli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).

Jokowi, kata Doli, mengingat dorongan Indonesia untuk menjadi negara maju baru berusia 13 tahun. Ia menilai, seluruh elemen bangsa harus mengawal proses transisi tersebut.