Sekjen Perindo Sarankan KPU Take Down Sirekap Agar Tidak Timbulkan Multitafsir

Sekjen Perindo Sarankan KPU Take Down Sirekap Agar Tidak Timbulkan Multitafsir

SEPUTARPANGANDARAN.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Perindo , Ahmad Rofiq terlibat menyoroti kejanggalan data yang mana dihasilkan program Sistem Pengetahuan Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Mencermati perkembangan perhitungan kata-kata melalui Sirekap KPU. Banyak temuan yang mana tak sinkron dan juga ini juga diakui oleh KPU sebagai institusi penyelenggara,” ujar Rofiq pada keterangannya, Sabti (17/2/2024).

Agar tidak ada mengakibatkan multitafsir termasuk kecurangan dalam kalangan masyarakat, parpol, pasukan sukses capres, juga para pendukung, kata Rofiq, maka semestinya Sirekap di-take down oleh KPU.

“Saat ini Sirekap dijadikan acuan oleh warga luas, bila sajian data berbagai kesalahan maka ini bisa jadi menjadi sumber konflik di dalam akar rumput,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik memberikan klarifikasinya terkait ramainya dugaan kekacauan Sistem Pengetahuan Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan raya 2024 dalam media sosial (medsos). Idham Holik menyampaikan pihaknya sudah ada berjuang memberikan transparansi atau keterbukaan untuk masyarakat.

Menurut Idham, hasil resmi penghitungan pendapat pilpres yang digunakan dijalankan KPU yaitu berdasarkan rekapitulasi yang dijalankan secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan, KPU Wilayah Kota, KPU Provinsi, lalu KPU Indonesia.

Baca juga:  KPU Sebut Konsolidasi Demokrasi Harus jadi Topik Spesifik Debat Capres-Cawapres

“Kalau hari ini ada komentar-komentar miring tentang Sirekap itu memang sebenarnya kami akui akibat ada berdasarkan data yang tersebut kami cek kemarin untuk pilpres presiden kemudian duta presiden itu ada 0,65 % data yang dimaksud tidaklah sinkron antara data yang mana C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap dan juga untuk pilpres legislatif sampai waktu malam ini hasil pembacaan yang tidak ada sinkron itu sebesar 2,4% artinya kecil,” ujar Idham diambil pada tayangan Dialog iNews Prime, Hari Jumat (16/2/2024).

Namun itu tidak berarti pihaknya ingin membela diri, mereka itu semata-mata berupaya menyampaikan laporan sesuai dengan data yang tersebut ada. Karena Sirekap adalah alat bantu agar warga memperoleh informasi berkenaan dengan perolehan pengumuman partisipan pemilihan umum di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami tidak ada bermaksud untuk menyalahkan framing media, oleh sebab itu framing media itu adalah hak media itu sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini, kami juga ada hak untuk menyampaikan penjelasan seakurat kemungkinan besar sebagaimana aturan yang mana diberlakukan,” ucap Idham.

Baca juga:  KPU Akan Batasi Pemilih Tiap TPS 300 Orang, Ini Tanggapan Bawaslu

Sumber Sindonews